The UK’s Financial Conduct Authority (FCA) has outlined its priorities for 2026, signaling a strong push to support growth, innovation, and technological adoption in the financial sector. In a letter to Prime Minister Keir Starmer, the FCA emphasized plans to finalize rules for digital assets, advance UK-issued stablecoins, and strengthen the country’s digital finance infrastructure.

The letter details the regulator’s pro-growth agenda, including initiatives to:

• Oversee digital asset markets and provide clear guidance for crypto firms.
• Enable asset managers to tokenize funds and adopt faster, more efficient payment systems.
• Streamline authorizations for new and scaling firms, improving access to capital and supporting competition in payments and investment markets.

“This endorsement of stablecoins and digital finance infrastructure reflects a broader transition toward a more accessible, real-time, and interoperable financial system,” said Will Beeson, co-founder of UK challenger bank Allica and former head of Standard Chartered’s digital asset platform. “Clear regulatory guidance will help UK firms compete globally and support real-world crypto use cases, especially for small and medium-sized businesses.”

The FCA’s 2026 plans also include overseeing the launch of variable recurring payments, supporting SME lending through open finance, and advancing the tokenization of funds. These measures are part of a wider strategy to maintain the UK’s position as a leading financial hub while keeping pace with rapid technological change.

UK Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves and Treasury officials have welcomed the FCA’s approach, which aims to provide clarity for firms while fostering innovation and maintaining market integrity.

Building on the FCA’s 2026 initiatives, the UK government is preparing to bring all cryptocurrency firms under the existing financial regulatory framework from October 2027, with legislation expected to be introduced in Parliament shortly.

According to Reuters, the bill will largely follow draft legislation published in April, which outlines rules covering crypto exchanges, custody providers, and stablecoin issuers. A Treasury spokesperson confirmed that the legislation is intended to extend the UK’s current financial services rules to the crypto sector, rather than creating an entirely new regulatory regime.

If passed, the legislation would represent a major milestone for the UK’s digital asset industry, providing long-awaited regulatory clarity for both domestic and international firms.

---

UK Aligns With US-Style Regulatory Approach

By integrating crypto firms into its existing financial services framework, the UK is adopting an approach similar to the United States. This diverges from the European Union’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) regime, which was designed specifically for the crypto industry and came into force earlier this year.

Under the proposed framework, crypto businesses will need to comply with standards already applied to traditional financial institutions, including governance, consumer protection, and market integrity rules.

Chancellor Rachel Reeves emphasized that the legislation aims to provide “clear rules of the road” for the industry while keeping “dodgy actors” out of the market.

Industry insiders have welcomed the clarity provided by both the FCA’s 2026 priorities and the upcoming 2027 legislation. However, experts warn that over-regulation could push innovative firms to other markets.

“These measures are positive steps to strengthen the UK’s position in global digital finance,” said Will Beeson. “But regulators must balance oversight with flexibility to avoid deterring growth in a fast-evolving market. Proportionality and pace will be key to ensuring firms can adapt without being forced into an ‘overnight upgrade.’”

The post How the UK Could Make Stablecoins a Core Part of Payments in 2026 appeared first on BeInCrypto.

Financial Conduct Authority (FCA) Inggris telah menetapkan prioritas mereka untuk tahun 2026, menandakan dorongan kuat untuk mendukung pertumbuhan, inovasi, dan adopsi teknologi di sektor keuangan. Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Keir Starmer, FCA menegaskan rencana untuk merampungkan aturan terkait aset digital, mendorong stablecoin yang diterbitkan di Inggris, dan memperkuat infrastruktur keuangan digital di negara tersebut.

Surat tersebut merinci agenda regulator yang pro-pertumbuhan, termasuk inisiatif untuk:

• Mengawasi pasar aset digital dan memberikan panduan yang jelas untuk perusahaan kripto.
• Memungkinkan manajer aset melakukan tokenisasi dana dan mengadopsi sistem pembayaran yang lebih cepat serta efisien.
• Menyederhanakan proses otorisasi untuk perusahaan baru dan perusahaan yang sedang berkembang, sehingga akses ke modal menjadi lebih mudah dan mendorong persaingan di pasar pembayaran serta investasi.

“Dukungan terhadap stablecoin dan infrastruktur keuangan digital ini mencerminkan peralihan lebih luas menuju sistem keuangan yang lebih mudah diakses, real-time, dan saling terhubung,” ujar Will Beeson, co-founder bank challenger Inggris Allica sekaligus mantan kepala platform aset digital Standard Chartered. “Panduan regulasi yang jelas akan membantu perusahaan Inggris bersaing secara global dan mendukung penerapan aset kripto di dunia nyata, terutama untuk usaha kecil dan menengah.”

Rencana FCA tahun 2026 juga mencakup pengawasan peluncuran pembayaran berulang variabel, mendukung pinjaman UKM melalui open finance, dan mengembangkan tokenisasi dana. Langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas agar Inggris tetap menjadi pusat keuangan terdepan dan selalu bisa mengikuti perubahan teknologi yang pesat.

Kanselir Keuangan Inggris Rachel Reeves beserta pejabat Treasury telah menyambut baik pendekatan FCA, yang bertujuan memberikan kejelasan bagi perusahaan sekaligus mendorong inovasi dan menjaga integritas pasar.

Melanjutkan inisiatif FCA untuk 2026, pemerintah Inggris sedang mempersiapkan seluruh perusahaan aset kripto agar masuk dalam kerangka regulasi keuangan yang berlaku mulai Oktober 2027, sementara undang-undangnya diperkirakan akan segera diajukan ke Parlemen.

Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebagian besar mengikuti draf yang dirilis April lalu, yang merinci aturan untuk exchange aset kripto, penyedia kustodian, dan penerbit stablecoin. Juru bicara Treasury menegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan memperluas peraturan jasa keuangan yang ada di Inggris ke sektor kripto, bukan membuat rezim regulasi baru sepenuhnya.

Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi tonggak penting bagi industri aset digital di Inggris karena akhirnya akan memberikan kejelasan regulasi yang selama ini dinantikan baik oleh perusahaan domestik maupun internasional.

---

Inggris Sejajarkan Pendekatan Regulasi dengan Gaya AS

Dengan mengintegrasikan perusahaan kripto ke dalam kerangka regulasi jasa keuangan yang sudah ada, Inggris mengambil pendekatan yang mirip dengan Amerika Serikat. Sementara itu, cara ini berbeda dari rezim Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, yang dirancang secara khusus untuk industri aset kripto dan telah berlaku sejak awal tahun ini.

Dalam kerangka yang diusulkan, bisnis kripto nantinya wajib memenuhi standar yang juga berlaku untuk lembaga keuangan tradisional, seperti tata kelola, perlindungan konsumen, serta aturan integritas pasar.

Kanselir Rachel Reeves menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan memberikan “aturan yang jelas bagi industri” sambil tetap menjaga “para pelaku nakal” keluar dari pasar.

Pemangku kepentingan industri telah menyambut kejelasan yang diberikan oleh prioritas FCA untuk 2026 dan undang-undang baru tahun 2027. tapi, para ahli memperingatkan bahwa regulasi yang berlebihan berpotensi membuat perusahaan inovatif pindah ke pasar lain.

“Langkah-langkah ini adalah kemajuan positif untuk memperkuat posisi Inggris di keuangan digital global,” ucap Will Beeson. “tapi regulator juga perlu menyeimbangkan pengawasan dengan fleksibilitas, agar pertumbuhan di pasar yang terus berkembang pesat tidak terhambat. Proporsionalitas dan kecepatan akan menjadi kunci agar perusahaan bisa beradaptasi tanpa dipaksa ‘upgrade semalaman’.”