Foto: Reuters

Teknologi.id – Amerika Serikat, sang negara adidaya, kini tengah dirundung kecemasan luar biasa. Bukan karena ancaman rudal balistik, melainkan karena kehadiran kawanan drone misterius yang berulang kali "mengepung" langit di atas markas militer dan situs energi nuklir mereka.

Fenomena ini telah membuat pejabat militer di Pentagon hingga aparat kepolisian setempat berada dalam kondisi kebingungan dan ketakutan yang mendalam.

Teror "Lebah Besi" di Atas Markas Militer

Laporan tersebut menyoroti serangkaian insiden di mana drone-drone canggih terlihat terbang dalam formasi rapi di atas Pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia dan beberapa situs sensitif lainnya. Drone-drone ini tidak hanya muncul sekali, tetapi berulang kali selama berminggu-minggu, menunjukkan kemampuan koordinasi dan daya tahan baterai yang jauh melampaui drone konsumer biasa.

Yang membuat pihak keamanan AS "merinding" adalah fakta bahwa drone-drone ini beroperasi dengan sangat tenang dan seolah tidak terdeteksi oleh radar konvensional hingga mereka sudah berada di area terlarang. Spekulasi mengenai keterlibatan teknologi China sangat kuat, mengingat dominasi Negeri Tirai Bambu tersebut dalam industri drone global.

Baca juga: Perang Chip Global Memanas: China Balas Amerika, Seret Nvidia dan Qualcomm

Polisi AS Dilarang Pakai Drone China, Tapi Tak Punya Pilihan Lain

Di tengah ancaman keamanan ini, kepolisian Amerika Serikat justru berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, pemerintah pusat di Washington DC terus mendorong pelarangan penggunaan drone buatan China, terutama dari pabrikan raksasa DJI, karena kekhawatiran akan adanya "pintu belakang" (backdoor) untuk mata-mata.

Namun, di sisi lain, kepolisian daerah merasa "lumpuh". Mereka mengeluhkan bahwa drone buatan dalam negeri (AS) atau negara sekutu lainnya memiliki harga yang jauh lebih mahal namun dengan teknologi yang tertinggal jauh dibandingkan drone China.

"Jika kami dilarang menggunakan drone China, kemampuan kami untuk memantau situasi darurat atau mengejar pelaku kejahatan akan berkurang drastis," ungkap salah satu pejabat kepolisian dalam laporan tersebut. Polisi merasa terjepit antara instruksi keamanan nasional dan kebutuhan operasional di lapangan.

Ketakutan Pentagon: Mengapa Tidak Ditembak Jatuh?

Pertanyaan besar muncul di tengah publik AS: Jika drone-drone misterius itu dianggap mengancam, mengapa militer tidak menembak jatuh mereka?

Jawabannya ternyata sangat rumit secara hukum. Di bawah hukum federal Amerika Serikat, menembak jatuh drone di atas wilayah domestik adalah tindakan ilegal bagi sebagian besar instansi, kecuali jika ada ancaman langsung terhadap nyawa manusia. Selain itu, penggunaan teknologi "jamming" (pengacau sinyal) dikhawatirkan dapat mengganggu sistem komunikasi sipil dan navigasi pesawat komersial di sekitarnya.

Kelemahan hukum dan celah regulasi inilah yang dimanfaatkan oleh operator drone misterius tersebut. Mereka tahu bahwa selama tidak melakukan serangan fisik, militer AS hanya bisa "menonton" dari bawah sembari mendokumentasikan pergerakan mereka.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Gedung Terra Drone: Mengenal Risiko Baterai Lithium pada Drone

China dan Ancaman Spionase Digital

Washington mencurigai bahwa drone-drone ini bukan sekadar mainan hobi, melainkan alat pengumpul data (spionase) yang sangat canggih. Data mengenai tata letak pangkalan militer, pola pergantian penjaga, hingga infrastruktur energi bisa dengan mudah dipetakan dan dikirimkan secara instan ke server di luar negeri.

China sendiri melalui kementerian luar negerinya telah berulang kali membantah keterlibatan mereka. Namun, bagi AS, fakta bahwa DJI menguasai lebih dari 70% pasar drone dunia adalah ancaman keamanan yang tidak bisa diabaikan. AS khawatir China bisa memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk "memanen" data dari drone yang digunakan oleh instansi pemerintah di Amerika.

Foto: Reuters

Upaya Bantuan: Mencari Alternatif "Bebas China"

Menghadapi ketakutan ini, Kongres AS tengah menggodok undang-undang yang memberikan subsidi bagi departemen kepolisian untuk beralih ke drone buatan non-China. Namun, proses ini memakan waktu bertahun-tahun, sementara drone misterius terus gentayangan di langit mereka hampir setiap malam.

Kondisi ini menciptakan ironi yang pahit: Negara dengan anggaran militer terbesar di dunia ternyata "kebingungan" menghadapi kawanan drone kecil yang mungkin harganya hanya beberapa ribu dolar, namun mampu menembus batas-base pertahanan paling rahasia mereka.

Fenomena drone China yang membuat Amerika ketakutan ini adalah babak baru dalam perang asimetris. Tanpa meletuskan satu peluru pun, drone-drone ini telah berhasil mengekspos kerentanan infrastruktur dan hukum di Amerika Serikat.

Bagi polisi dan militer AS, tantangan terbesarnya bukan lagi tentang siapa yang memiliki senjata paling besar, melainkan siapa yang memiliki kontrol penuh atas langit di atas kepala mereka sendiri. Selama AS belum bisa menciptakan teknologi drone yang setara dengan harga yang kompetitif, mereka akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan terhadap teknologi dari Timur.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News

(WN/ZA)

Foto: GSM ARENA

Teknologi.id – Raksasa teknologi asal China, Xiaomi, kini berada di ujung tanduk. Setelah sempat menikmati pertumbuhan pesat di pasar global, termasuk Indonesia, perusahaan yang didirikan oleh Lei Jun ini kini harus menghadapi ancaman serius dari Washington. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Xiaomi ke dalam daftar hitam militer.

Melansir laporan CNBC Indonesia, Senin (22/12/2025), ancaman ini bermula dari surat yang dikirimkan oleh sembilan regulator dan anggota parlemen AS dari Partai Republik kepada Menteri Pertahanan (yang kini diistilahkan sebagai Menteri Perang), Pete Hegseth. Surat tersebut mendorong Pentagon untuk memasukkan Xiaomi dan beberapa perusahaan teknologi China lainnya ke dalam daftar Section 1260H.

Apa Itu Section 1260H dan Mengapa Xiaomi Menjadi Target?

Daftar Section 1260H adalah daftar resmi yang disusun oleh Departemen Pertahanan AS untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan erat atau membantu kepentingan militer China. Masuknya sebuah perusahaan ke dalam daftar ini menandakan bahwa pemerintah AS menganggap perusahaan tersebut sebagai "perusahaan militer China yang beroperasi di Amerika Serikat."

Tuduhan utama yang dilayangkan kepada Xiaomi adalah dugaan keterlibatan mereka dalam mendukung modernisasi militer China. Meskipun Xiaomi selalu menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan swasta yang memproduksi perangkat konsumen untuk warga sipil, para regulator AS tampaknya memiliki pandangan berbeda.

Selain Xiaomi, nama-nama besar lain yang juga diusulkan masuk ke dalam daftar hitam ini adalah DeepSeek (perusahaan AI yang sedang naik daun) dan BOE Technology Group (pemasok layar raksasa yang juga menyuplai komponen untuk iPhone milik Apple).

Baca juga: Xiaomi Siap Luncurkan Alat Pelacak, Xiaomi Tag

Dampak Masuk Daftar Hitam: Bukan Sekadar Larangan Dagang

Banyak orang bertanya-tanya, apakah nasib Xiaomi akan sama dengan Huawei yang langsung "lumpuh" setelah masuk Entity List? Perlu dipahami bahwa daftar Section 1260H memiliki mekanisme yang sedikit berbeda.

Masuk ke dalam daftar 1260H tidak serta-merta menjatuhkan sanksi pelarangan total perdagangan atau penggunaan layanan Google. Namun, daftar ini berfungsi sebagai "peringatan merah" bagi seluruh lembaga pemerintah AS dan para kontraktor militer. Artinya:

1. Hambatan Investasi: Investor asal AS akan dilarang memiliki saham di perusahaan yang masuk daftar ini. Ini bisa memicu aksi jual besar-besaran dan merontokkan valuasi Xiaomi di bursa saham.
2. Reputasi dan Rantai Pasok: Penyuplai komponen asal AS akan menjadi sangat berhati-hati. Meskipun belum dilarang total, bekerja sama dengan perusahaan di daftar 1260H dianggap berisiko tinggi secara hukum di masa depan.
3. Pencoretan dari Rantai Pasok Pemerintah: Lembaga pemerintah AS akan dilarang menggunakan produk atau layanan dari perusahaan tersebut.

Bagi Xiaomi, yang memiliki ambisi besar di pasar kendaraan listrik (EV) dan perangkat rumah pintar, cap "militer" dari AS adalah hantaman keras bagi citra merek mereka sebagai perusahaan teknologi gaya hidup.

Foto: SSL Indonesia

Konteks Politik: Trump dan "Kementerian Perang"

Ancaman terhadap Xiaomi ini muncul di tengah kebijakan agresif Donald Trump yang baru saja menandatangani anggaran pengeluaran militer senilai US$1 triliun. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah perintah Trump untuk mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang.

Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar simbolis, melainkan sinyal bahwa AS akan lebih konfrontatif terhadap kekuatan teknologi China. Para anggota parlemen yang menandatangani surat desakan tersebut, termasuk John Moolenaar dan Rick Scott, berargumen bahwa teknologi China seperti chip, layar, dan perangkat pintar dapat digunakan untuk spionase atau memperkuat kapabilitas tempur Beijing.

BOE Technology Group, misalnya, diminta oleh anggota parlemen untuk dicabut dari rantai pasokan Pentagon paling lambat tahun 2030. Jika Xiaomi masuk ke dalam pusaran ini, ruang gerak mereka di pasar Barat akan semakin menyempit.

Mengingat Kembali Konflik 2021

Ini bukan pertama kalinya Xiaomi berurusan dengan daftar hitam AS. Pada akhir masa jabatan pertama Trump di tahun 2021, Xiaomi sempat dimasukkan ke dalam daftar serupa. Namun, saat itu Xiaomi melakukan perlawanan hukum yang gigih.

Xiaomi mengajukan gugatan ke pengadilan federal AS dan berhasil menang. Hakim saat itu memutuskan bahwa bukti yang diajukan Pentagon untuk menyebut Xiaomi sebagai perusahaan militer sangatlah lemah. Akibatnya, Xiaomi dikeluarkan dari daftar hitam.

Namun, situasinya saat ini berbeda. Dengan pemerintahan yang lebih agresif dan sentimen anti-China yang semakin menguat di kedua kamar parlemen (Senat dan DPR AS), upaya hukum yang sama mungkin akan jauh lebih sulit dilakukan oleh Xiaomi kali ini.

Baca juga: Xiaomi Siapkan Mi Chat: Calon Lawan Baru ChatGPT yang Bikin Dunia AI Panik!

Nasib Pengguna Xiaomi di Indonesia

Bagi jutaan pengguna HP Xiaomi di Indonesia, kabar ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Namun, hingga saat ini, ancaman tersebut baru bersifat administratif di level pemerintahan AS. Berbeda dengan kasus Huawei yang kehilangan akses ke sistem operasi Android (Google Mobile Services), status Section 1260H pada tahap awal biasanya lebih berdampak pada aspek investasi dan kontrak pemerintah.

Namun, jika tekanan AS terus meningkat hingga ke tahap pelarangan ekspor teknologi (seperti chip Qualcomm), barulah nasib ketersediaan komponen dan layanan perangkat lunak Xiaomi bisa terancam secara global.

Xiaomi kini berada di tengah "badai sempurna" geopolitik antara AS dan China. Status mereka sebagai produsen HP nomor tiga dunia tidak membuat mereka kebal dari serangan politik Washington. Jika usulan para regulator ini diterima oleh Pentagon, Xiaomi harus bersiap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ekonomi.

Dunia teknologi kini bukan lagi sekadar soal inovasi dan harga murah, melainkan soal keamanan nasional dan keberpihakan politik. Sisi gelap dari persaingan adidaya ini kembali memakan korban, dan kali ini giliran Xiaomi yang harus berjuang demi kelangsungan bisnis globalnya.

Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News.

(WN/ZA)

Foto: Wikipedia

Teknologi.id – Selama ini, Indonesia sering kali berkaca pada Korea Selatan dalam hal kemajuan teknologi dan inovasi digital. Namun, kali ini roda berputar. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan industri telekomunikasi global, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memutuskan untuk mengadopsi pola regulasi ketat yang telah dijalankan oleh Indonesia terkait pendaftaran kartu SIM prabayar.

Melansir laporan CNBC Indonesia, Senin (22/12/2025), Korea Selatan kini tengah bersiap merombak total sistem registrasi kartu SIM mereka. Keputusan ini diambil setelah melihat efektivitas kebijakan di Indonesia yang mewajibkan identitas tunggal bagi setiap pengguna nomor ponsel. Bahkan, kedua negara kini sama-sama melangkah menuju teknologi masa depan yang lebih aman: verifikasi biometrik atau pemindaian wajah (facial recognition).

Indonesia Sebagai Pionir Regulasi Ketat

Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling awal dan paling berani menerapkan aturan registrasi kartu SIM prabayar berbasis NIK dan Kartu Keluarga (KK) secara masif sejak tahun 2017. Meskipun awalnya menuai pro dan kontra, kebijakan ini terbukti menjadi fondasi penting dalam menekan angka kejahatan siber anonim.

Keberhasilan Indonesia dalam "mendisiplinkan" jutaan pengguna nomor seluler inilah yang menarik perhatian otoritas di Seoul. Korea Selatan, yang saat ini tengah menghadapi badai kejahatan voice phishing (penipuan suara) yang sangat terorganisir, merasa perlu menerapkan sistem yang serupa namun lebih canggih untuk memverifikasi identitas pengguna mereka secara absolut.

Korea Selatan Mulai Terapkan "Gaya Indonesia"

Mulai Maret 2026, Korea Selatan akan mewajibkan seluruh operator seluler besar mereka, seperti SK Telecom, KT, dan LG Uplus, untuk meninggalkan sistem registrasi lama. Mereka akan menerapkan sistem yang mewajibkan setiap calon pelanggan melakukan pemindaian wajah yang terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional mereka.

Langkah Korsel ini disebut sebagai pengembangan dari pola regulasi Indonesia. Bedanya, jika Indonesia memulai dengan data teks (NIK), Korea Selatan langsung melompat ke data biometrik wajah untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi warga asing atau sindikat kriminal menggunakan identitas palsu untuk mengaktifkan nomor ponsel.

Kerugian akibat penipuan suara di Korea Selatan telah mencapai angka triliunan won, yang memaksa pemerintah mereka untuk bertindak tegas dan "belajar" dari model pengawasan yang diterapkan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Indonesia Level Up: Menuju Biometrik Juli 2026

Tak mau kalah dan terus berinovasi, Indonesia pun menaikkan standar keamanannya. Sesuai dengan pengumuman terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), per 1 Juli 2026, sistem registrasi kartu SIM di tanah air akan berubah total.

NIK dan nomor KK tidak akan lagi cukup untuk mengaktifkan kartu perdana. Pengguna wajib melakukan scan wajah. Kebijakan ini diambil untuk menutup lubang keamanan yang selama ini sering dimanfaatkan oknum, yaitu menggunakan data NIK dan KK hasil kebocoran internet milik orang lain.

Dengan teknologi biometrik, identitas digital masyarakat Indonesia akan terlindungi secara jauh lebih kuat. Mesin akan memastikan bahwa wajah orang yang mendaftar di depan kamera ponsel sama persis dengan foto yang tersimpan di server Dukcapil. Ini adalah evolusi dari sistem yang sudah ada, sekaligus jawaban atas tantangan kejahatan siber yang semakin komplek.

Foto: Verihubs

Baca juga: Aturan Baru 2026: Registrasi SIM Card Wajib Rekam Wajah, Simak Cara Daftarnya

Perang Melawan Sindikat "Nomor Hantu"

Alasan utama di balik adopsi aturan ini, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan, adalah untuk memberantas apa yang disebut sebagai "nomor hantu". Ini adalah ribuan kartu SIM yang aktif tanpa pemilik yang jelas, yang biasanya digunakan untuk:

• Judi Online: Mengirimkan pesan promosi masif kepada masyarakat.
• Voice Phishing: Menipu korban dengan mengaku sebagai pihak bank atau kepolisian.
• Penyebaran Hoaks: Menggerakkan opini publik melalui nomor-nomor bot.

Dengan sistem biometrik wajah, setiap nomor ponsel akan memiliki "wajah" penanggung jawab yang nyata. Jika nomor tersebut digunakan untuk kejahatan, penegak hukum dapat dengan mudah mengidentifikasi pelakunya. Hal ini memberikan efek jera yang sangat kuat bagi para pelaku kriminal siber.

Tantangan Keseragaman Teknologi

Meskipun Korea Selatan mengikuti jejak Indonesia, tantangan yang dihadapi kedua negara tentu berbeda. Korea Selatan didukung oleh infrastruktur internet yang sangat stabil dan merata, sementara Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk memastikan server biometrik dapat diakses dengan lancar dari Sabang sampai Merauke.

Pemerintah Indonesia kini tengah bekerja sama dengan penyedia teknologi biometrik dan operator seluler untuk memastikan proses pemindaian wajah nantinya bisa dilakukan dengan cepat, ringan (tidak memakan banyak kuota), namun tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Kebanggaan atas Regulasi Nasional

Fenomena Korea Selatan yang mengadopsi pola regulasi Indonesia ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dalam hal kebijakan keamanan digital. Kita tidak lagi hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi penentu tren regulasi yang diikuti oleh negara maju.

Transisi besar pada 1 Juli 2026 nanti mungkin akan terasa sedikit asing bagi sebagian masyarakat. Namun, dengan berkaca pada keberhasilan di Korea Selatan, kita bisa optimistis bahwa sistem scan wajah ini akan membuat hidup kita jauh lebih tenang dari gangguan penipu dan pelaku kriminal digital.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News.

(WN/ZA)

Foto: Mashable Indonesia

Teknologi.id – Kabar buruk bagi para gamer di seluruh dunia. Harapan untuk mendapatkan konsol atau komponen PC dengan harga terjangkau di tahun 2026 tampaknya harus terkubur dalam-dalam. "Sisi gelap" dari ledakan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) kini mulai menghantam industri hiburan elektronik, memicu kelangkaan chip memori yang sangat krusial.

Laporan eksklusif dari Reuters, Senin (22/12/2025), mengungkapkan bahwa industri konsol video game sedang berada di bawah tekanan besar dalam perebutan chip memori global. Para raksasa seperti Sony, Microsoft, dan Nintendo kini harus bersaing dengan perusahaan teknologi raksasa (Big Tech) yang rela membayar jauh lebih mahal demi mengamankan pasokan chip untuk pusat data AI mereka.

Prioritas Berubah: AI Lebih Menguntungkan

Masalah utama dari krisis ini adalah pergeseran fokus para produsen memori utama dunia, seperti Micron, Samsung, dan SK Hynix. Perusahaan-perusahaan ini menemukan bahwa memproduksi chip memori untuk server AI memberikan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan memproduksi memori untuk perangkat konsumen seperti konsol game atau smartphone.

Akibatnya, kapasitas produksi dialihkan secara besar-besaran. Salah satu contoh nyata adalah langkah Micron yang dilaporkan mulai menghentikan produksi merek populer mereka, Crucial, demi memfokuskan sumber daya pada solusi memori kelas tinggi untuk kebutuhan pusat data AI.

Bagi produsen memori, satu server AI membutuhkan kapasitas memori yang puluhan kali lipat lebih besar daripada satu unit PlayStation 5. Dengan permintaan AI yang tidak terbatas, mereka lebih memilih melayani pesanan dari penyedia layanan cloud besar daripada mengejar pasar konsol yang marginnya tipis.

Baca juga: Krisis Pasokan RAM Ancam Harga Komponen Gaming Global

Efek Domino: Harga Konsol Naik 10-15%

Menurut analisis dalam laporan tersebut, chip memori (khususnya DRAM) menyumbang sekitar 20% dari total biaya produksi sebuah perangkat gaming. Ketika harga memori melonjak akibat kelangkaan, produsen konsol tidak memiliki banyak pilihan selain membebankan biaya tersebut kepada konsumen.

Para analis memperkirakan harga konsol populer seperti PlayStation 5 dan Xbox Series X akan mengalami kenaikan harga sekitar 10% hingga 15% dalam dua tahun ke depan. Yang lebih mengkhawatirkan, konsol generasi terbaru yang sangat dinanti, Nintendo Switch 2, kemungkinan besar akan diluncurkan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari prediksi awal akibat biaya komponen yang melambung.

Situasi di pasar PC Gaming bahkan lebih ekstrem. Harga memori RAM dan SSD untuk PC diprediksi bisa meroket hingga 30%. Hal ini membuat rakitan PC gaming yang dulunya terjangkau kini menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh kantong pelajar atau mahasiswa.

Foto: Nintendo

Tren Harga: Belum Ada Tanda Melandai

Data dari Counterpoint Research menunjukkan betapa cepatnya krisis ini berkembang. Dalam tiga bulan terakhir di tahun 2025 saja, harga memori telah naik sebesar 30%. Namun, puncaknya diperkirakan belum tercapai.

Para ahli memprediksi akan ada lompatan harga tambahan sebesar 20% di awal tahun 2026. Sejak awal tahun 2025, biaya komponen secara keseluruhan tercatat sudah meningkat hingga 50%. Industri teknologi kini seolah memasuki siklus "Super Cycle" di mana permintaan jauh melampaui pasokan, dan para pemain besar berebut stok dengan cara melakukan panic buying.

Baca juga: Perang Komponen! Gamer Serukan Boikot Saat RAM dan GPU 'Diborong' Kebutuhan AI

"Konsol kini perlahan menjadi barang mewah. Produsen yang biasanya beroperasi dengan keuntungan tipis per unit kini tidak bisa lagi menahan beban kenaikan biaya produksi," ujar salah satu analis dalam laporan tersebut. Dampak Bagi Pengguna di Indonesia Bagi pasar Indonesia, kenaikan harga di tingkat global ini akan terasa lebih berat karena dipengaruhi juga oleh nilai tukar mata uang dan biaya impor. Jika harga global naik 15%, harga di toko-toko retail lokal bisa jadi melonjak lebih tinggi lagi.

Para kolektor dan pemain game disarankan untuk mulai mempertimbangkan pembelian perangkat sekarang, sebelum gelombang kenaikan harga di tahun 2026 benar-benar mendarat di pasar lokal. Fenomena ini juga diperkirakan akan menghidupkan kembali pasar konsol bekas (second-hand) karena harga unit baru yang menjadi tidak masuk akal bagi sebagian besar orang.

Kecerdasan Buatan mungkin memang mempermudah banyak aspek kehidupan manusia, namun bagi komunitas gaming, AI adalah "musuh" baru di pasar komponen. Persaingan memperebutkan chip memori telah mengubah peta kekuatan industri, di mana hobi bermain game kini harus bersaing dengan ambisi global untuk membangun otak digital masa depan.

Era konsol murah tampaknya sedang berakhir, digantikan oleh realitas baru di mana bermain game membutuhkan investasi yang semakin dalam. Suka atau tidak, gamer kini harus membayar lebih mahal demi kemajuan teknologi AI yang sedang dikembangkan dunia.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News 

(WN/ZA)

Foto: Liputan6

Teknologi.id – Bagi banyak lansia maupun atlet yang mengalami cedera, mendengar kata "operasi lutut" atau "penggantian sendi" sering kali menjadi mimpi buruk. Bayangan akan rasa sakit yang luar biasa, risiko kaki tidak simetris, hingga masa pemulihan berbulan-bulan yang mengharuskan bed rest, membuat banyak pasien memilih menahan nyeri bertahun-tahun daripada naik ke meja operasi.

Namun, ketakutan tersebut perlahan mulai sirna berkat kemajuan teknologi medis di penghujung tahun 2025 ini. Dunia kedokteran Indonesia, khususnya bidang ortopedi, kini telah mengadopsi teknologi canggih bernama ROSA (Robotic Surgical Assistant) yang diklaim mampu mengubah standar operasi lutut menjadi jauh lebih presisi, aman, dan cepat pulih.

Teknologi ini diperkenalkan dalam acara Siloam Robotic Center sebagai solusi modern bagi penderita masalah sendi lutut kronis.

Mengenal ROSA: Asisten Bedah Cerdas

Banyak orang salah kaprah mengira bahwa "bedah robotik" berarti robot yang melakukan operasi sendirian sementara dokter hanya menonton minum kopi. Faktanya tidak demikian.

ROSA adalah singkatan dari Robotic Surgical Assistant. Sesuai namanya, ia berfungsi sebagai asisten cerdas yang "meminjamkan" mata dan tangannya untuk membantu dokter bedah manusia mencapai tingkat akurasi yang mustahil dicapai oleh tangan kosong (freehand).

Dalam acara tersebut, Dr. dr. Franky Hartono, SpOT (K), seorang ahli ortopedi senior, menjelaskan analogi yang menarik. “ROSA ini Robotik Surgical Assistant. Artinya itu alat yang memfasilitasi kita, membantu kita melihat, ada matanya, navigasi, dan ada tangannya yang membantu kita menstabilkan gerakan-gerakan,” jelas Dr. Franky.

Baca juga: Heboh! Robot Galbot G-1 dari China Bisa Gantikan Karyawan Indomaret & Alfamart 

Foto: UNIVERSITY ORTHOPEDICS

Akurasi Tinggi: Kunci Keberhasilan Operasi

Salah satu tantangan terbesar dalam operasi penggantian tempurung lutut (Total Knee Replacement) adalah memastikan implan buatan terpasang dengan sudut dan kesejajaran (alignment) yang sempurna sesuai anatomi asli pasien.

Setiap manusia memiliki struktur tulang yang unik. Kesalahan pemasangan sekian milimeter saja bisa menyebabkan kaki pasien terasa tidak nyaman, jalan menjadi pincang, atau implan cepat aus.

Di sinilah peran vital ROSA. Alat ini dilengkapi dengan sistem navigasi visual canggih. Sebelum sayatan dibuat, robot ini sudah memetakan struktur lutut pasien secara 3D.

Dr. Franky memaparkan bahwa lengan robotik ROSA membantu dokter menentukan sudut potong, rotasi, serta kesejajaran sendi dengan tingkat presisi mikroskopis. Saat dokter menggerakkan alat potong, lengan robot akan menahan dan menstabilkan gerakan tersebut agar tidak meleset sedikitpun dari jalur yang sudah direncanakan. Hal ini meminimalisir human error akibat getaran tangan (tremor) atau kesalahan estimasi visual.

Pemulihan Lebih Cepat, Pasien Bahagia

Dampak paling nyata dari presisi tinggi ini dirasakan langsung oleh pasien pasca-operasi. Karena pemotongan tulang dan pemasangan implan dilakukan dengan sangat akurat, trauma pada jaringan lunak di sekitar lutut (otot, ligamen, dan saraf) menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan metode konvensional.

Secara medis, semakin sedikit trauma jaringan, semakin sedikit pula pendarahan dan rasa nyeri yang timbul setelah efek bius hilang.

Hasilnya? Pasien bisa pulih lebih cepat. Jika pada metode konvensional pasien mungkin butuh waktu berminggu-minggu untuk mulai belajar jalan, dengan bantuan ROSA, banyak pasien dilaporkan bisa mulai berlatih berjalan dalam hitungan hari setelah operasi.

Selain itu, karena implan terpasang dengan presisi tinggi sesuai poros kaki pasien, sensasi "ganjal" yang sering dikeluhkan pasien implan lutut dapat diminimalisir. Lutut buatan akan terasa lebih alami, seperti lutut asli sendiri.

Baca juga: Hyodol: "Cucu" Versi Robot AI Korea Selatan Hadir Atasi Kasus Bunuh Diri Lansia

Masa Depan Ortopedi Indonesia

Kehadiran teknologi ROSA di Indonesia menandai babak baru layanan kesehatan tanah air. Pasien kini tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke Singapura atau Jerman untuk mendapatkan layanan bedah robotik. Fasilitas kesehatan lokal sudah mumpuni untuk menangani kasus-kasus kompleks dengan teknologi standar dunia.

Meskipun biaya operasi dengan bantuan robot mungkin relatif lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, manfaat jangka panjang yang ditawarkan—seperti masa pakai implan yang lebih lama dan kualitas hidup yang lebih baik—menjadikannya investasi kesehatan yang sangat berharga.

Bagi Anda yang memiliki orang tua dengan keluhan nyeri lutut menahun atau kesulitan berjalan akibat pengapuran sendi (osteoarthritis), kehadiran teknologi ROSA ini memberikan harapan baru. Operasi lutut bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan jalan pintas yang aman untuk kembali aktif bergerak menikmati masa tua.

Konsultasikan dengan dokter spesialis ortopedi Anda apakah kasus Anda bisa ditangani dengan bantuan ROSA. Teknologi ada untuk memudahkan hidup manusia, dan dalam kasus ini, untuk membuat kita bisa berjalan tegak kembali tanpa rasa sakit.

Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News.
(WN/ZA)

Foto: Kompas.com

Teknologi.id – Bagi para pelancong, baik yang bepergian untuk urusan bisnis maupun liburan, perjalanan menuju bandara sering kali menjadi momen yang paling menegangkan. Bayangan terjebak macet, sulit mendapatkan taksi online, atau pengemudi yang datang terlambat, bisa memicu kecemasan luar biasa. Mimpi buruk terbesarnya tentu saja satu: ketinggalan pesawat.

Namun, kecemasan tersebut tampaknya ingin dihapus oleh Grab Indonesia. Dalam sebuah langkah berani yang menetapkan standar baru di industri transportasi online, Grab meluncurkan fitur "Jaminan On Time".

Fitur ini memberikan janji layanan yang sangat spesifik: ketepatan waktu penjemputan. Jika janji itu dilanggar dan mengakibatkan pengguna ketinggalan penerbangan, Grab siap memberikan kompensasi ganti rugi hingga maksimal Rp3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Inovasi untuk Kepastian Perjalanan

Fitur "Jaminan On Time" ini terintegrasi dalam layanan GrabCar Advance Booking (pemesanan terjadwal). Ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna memesan armada GrabCar jauh-jauh hari sebelum waktu keberangkatan.

Pihak Grab Indonesia menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan konsumen akan kepastian. "Belum pernah ada layanan yang memberikan jaminan seperti ini untuk perjalanan ke bandara," ungkap perwakilan Grab dalam acara peluncuran di Bali.

Langkah ini dinilai sangat strategis, mengingat mobilitas masyarakat pasca-pandemi yang kembali tinggi. Bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta kini kembali padat, dan manajemen waktu menjadi krusial. Dengan adanya jaminan finansial yang cukup besar, Grab seolah ingin mengirim pesan: "Kami sangat yakin dengan sistem kami, sehingga kami berani bertaruh uang untuk itu."

Bava juga: Grab Rilis Gercep, Program Lindungi Mitra Driver Saat Kondisi Genting

Syarat dan Mekanisme Klaim

Tentu saja, ada mekanisme khusus untuk bisa menikmati layanan premium ini. Ganti rugi Rp3,3 juta tidak berlaku untuk pemesanan on-demand (pesan dadakan saat itu juga).

Syarat utamanya adalah pengguna harus menggunakan fitur GrabCar Advance Booking. Pemesanan harus dilakukan minimal 12 jam sebelum waktu penjemputan. Rentang waktu pemesanan ini dibuka mulai dari 90 hari hingga 12 jam sebelum keberangkatan.

Jika pengguna sudah memesan sesuai prosedur tersebut namun mitra pengemudi datang terlambat sehingga menyebabkan pengguna tertinggal pesawat, barulah proses klaim kompensasi bisa dilakukan. Nominal hingga Rp3,3 juta tersebut dirancang untuk menutupi biaya pembelian tiket pesawat pengganti atau biaya kerugian lain yang timbul akibat keterlambatan tersebut.

Driver Datang Lebih Awal, Bukan Pas-pasan

Untuk memastikan mereka tidak perlu membayar ganti rugi tersebut, Grab telah menyiapkan protokol operasional yang ketat bagi mitra pengemudinya.

Dalam layanan GrabCar Advance Booking dengan Jaminan On Time ini, mitra pengemudi diwajibkan tiba di titik penjemputan 15 hingga 30 menit lebih awal dari jadwal yang ditentukan pengguna. Jadi, jika Anda memesan penjemputan pukul 08.00 pagi, kemungkinan besar mobil Grab sudah siaga di depan rumah Anda sejak pukul 07.30 atau 07.45.

Agar mitra pengemudi mau melakukan hal ini (karena menunggu berarti waktu produktif berkurang), Grab juga menyiapkan skema insentif khusus. Pengemudi yang mengambil orderan Advance Booking akan mendapatkan pendapatan yang lebih menarik dibandingkan orderan reguler, sebagai kompensasi atas dedikasi waktu mereka. Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan: penumpang mendapat kepastian, pengemudi mendapat pendapatan lebih.

Foto: Grab

Cakupan Wilayah Saat Ini

Untuk tahap awal peluncuran di akhir tahun 2025 ini, fitur Jaminan On Time difokuskan pada rute-rute "krusial" dengan volume tinggi.

Layanan ini baru tersedia untuk perjalanan dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) menuju dua bandara utama, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Cengkareng) dan Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta Timur).

Pihak Grab menyatakan bahwa ekspansi ke kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bali, atau Medan sangat dimungkinkan di masa depan, bergantung pada respons pasar dan data permintaan (demand) di lapangan. "Kalau demand-nya tinggi, seperti di kota wisata lain, tentu akan kami pertimbangkan," ujar manajemen Grab.

Baca juga: Awas Kena Denda! Begini Cara Daftar IMEI di Bea Cukai Bandara

Perbandingan dengan Kompetitor

Langkah Grab ini menempatkan mereka satu langkah di depan kompetitor dalam segmen layanan bandara. Selama ini, layanan transportasi online hanya bersaing di harga dan kecepatan mendapatkan pengemudi. Belum ada yang berani masuk ke ranah "Jaminan Ketepatan Waktu" dengan sanksi finansial bagi perusahaan penyedia aplikasi.

Bagi eksekutif muda, keluarga yang membawa banyak barang, atau siapa pun yang memiliki toleransi risiko rendah terhadap keterlambatan, fitur ini jelas menjadi nilai jual yang sangat menggoda. Membayar sedikit lebih mahal untuk biaya pemesanan (jika ada biaya tambahan untuk booking) rasanya sepadan dengan ketenangan pikiran yang didapatkan.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News

(WN/ZA)

Foto: HUMANOID ROBOTICS TECHNOLOGY

Teknologi.id – Video-video robot humanoid yang bisa menari, memasak, atau melakukan salto sering kali membuat kita berdecak kagum. Narasi yang dibangun sangat meyakinkan: masa depan di mana robot menggantikan pekerjaan manusia sudah di depan mata. Namun, di balik kilau teknologi tersebut, tersimpan sebuah "sisi gelap" ekonomi yang mengkhawatirkan.

Laporan terbaru dari DetikINET, Senin 22/12/2025, mengungkap realitas pahit di balik industri ini. Bukan tentang robot yang akan memberontak, melainkan tentang "Humanoid Bubble" atau gelembung investasi yang diprediksi akan segera pecah, meninggalkan kerugian triliunan rupiah bagi para investor yang termakan hype.

Euforia Berlebihan vs Realitas Teknis

Inti masalahnya terletak pada kesenjangan yang menganga antara ekspektasi investor dan kemampuan teknis robot saat ini.

Dunia investasi sedang dilanda demam robot. Data yang dikutip menunjukkan valuasi pasar yang fantastis. Goldman Sachs bahkan memprediksi pasar ini akan bernilai USD 38 miliar (Rp600 triliun) pada tahun 2035. Pemerintah China pun tak mau kalah, menggelontorkan dana subsidi hingga 15 miliar Yuan untuk memacu industri ini.

Uang mengalir deras seolah-olah teknologi ini sudah matang. Padahal, realitas di lapangan berkata lain.

Para pakar yang diwawancarai dalam laporan tersebut memperingatkan bahwa kemampuan robot humanoid saat ini sebenarnya masih sangat terbatas. Video promosi yang sering kita lihat di media sosial adalah hasil kurasi ketat (cherry-picked).

Faktanya, robot-robot ini masih kesulitan melakukan hal-hal dasar yang bagi manusia sangat sepele:

1. Masalah Keseimbangan: Cara berjalan mereka masih kaku dan lambat.
2. Ketangkasan Tangan: Kemampuan jari-jari robot untuk memegang objek rapuh atau melakukan manipulasi halus masih jauh dari sempurna.
3. Daya Tahan Baterai: Mereka belum bisa bekerja full shift 8 jam tanpa diisi daya berulang kali.

Baca juga: Bumi: Robot Humanoid Murah Asal China, Harganya Setara iPhone

Fase "Kekecewaan Mendalam"

Kutipan paling menohok dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kita sedang menuju fase "Kekecewaan Mendalam" (Trough of Disillusionment).

"Kita akan melewati masa euforia yang besar, lalu kemudian masuk ke fase kekecewaan yang dalam," tulis laporan tersebut.

Ini adalah siklus klasik teknologi. Saat ini, investor membeli "janji masa depan". Namun, ketika nanti robot-robot ini mulai dikirim ke pabrik atau rumah tangga dan gagal memenuhi ekspektasi (sering jatuh, lambat, atau error), sentimen pasar akan berbalik drastis.

Ketika itu terjadi, valuasi perusahaan robotika yang saat ini melambung tinggi bisa runtuh dalam semalam. Banyak startup robot yang kini dipuja-puja berpotensi gulung tikar karena kehabisan napas (modal) sebelum produk mereka benar-benar siap pakai.

Foto: Ubtrobot

China dan Ambisi yang Berisiko

Sorotan khusus diberikan pada China. Ambisi Beijing untuk menjadi pemimpin dunia dalam robotika membuat mereka membanjiri pasar dengan subsidi. Hal ini memicu munculnya ratusan perusahaan robot baru yang mungkin tidak memiliki fundamental teknologi yang kuat, melainkan hanya ingin mencicipi dana subsidi pemerintah.

Situasi ini mirip dengan dot-com bubble tahun 2000-an atau ledakan industri kendaraan listrik (EV) di awal dekade ini, di mana banyak pemain berguguran dan hanya sedikit yang bertahan.

Baca juga: Xiaomi Targetkan Robot Humanoid Jadi Tenaga Utama di Pabriknya pada 2030

Jangan Tergocek Hype Bagi masyarakat umum dan calon investor, "sisi gelap" ini adalah peringatan keras. Kecanggihan yang ditampilkan di panggung pameran teknologi sering kali belum siap untuk dunia nyata.

Robot humanoid memang masa depan, tetapi jalan menuju ke sana masih panjang, terjal, dan mahal. Euforia saat ini hanyalah gelembung sabun yang indah dilihat, namun rapuh dan kosong di dalamnya. Sisi gelap industri ini bukanlah robot jahat, melainkan kerugian finansial akibat ekspektasi yang terlalu tinggi.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News

(WN/ZA)

Foto: TECHCRUNCH

Teknologi.id – Selama bertahun-tahun, pengguna produk Apple membanggakan satu hal yang membedakan mereka dari pengguna platform lain: pengalaman pengguna yang bersih, premium, dan minim gangguan. Membeli iPhone mahal dianggap sebagai investasi untuk "ketenangan" digital. Namun, tampaknya kemewahan tersebut perlahan mulai tergerus oleh ambisi bisnis sang raksasa Cupertino.

Mengungkap rencana strategis Apple yang mungkin tidak akan disukai oleh para Fanboy. Mulai tahun depan (2026), perusahaan yang dipimpin oleh Tim Cook ini berencana untuk memperbanyak slot iklan di dalam App Store.

Langkah ini menandai pergeseran besar dalam filosofi desain Apple, yang kini tampak semakin agresif dalam memonetisasi layanan digitalnya, mengejar pundi-pundi pendapatan di luar penjualan perangkat keras.

Di Mana Saja Iklan Itu Akan Muncul?

Jika Anda berpikir iklan di App Store saat ini sudah cukup mengganggu, bersiaplah untuk melihat lebih banyak lagi. Berdasarkan informasi yang beredar, Apple tidak hanya akan menaruh iklan di tab pencarian (Search Tab), tetapi akan menyusupkannya ke berbagai sudut aplikasi toko digital tersebut.

Area yang menjadi target ekspansi iklan meliputi:

1. Halaman "Today": Tab pertama yang Anda lihat saat membuka App Store, yang dulunya didedikasikan untuk kurasi editorial murni, kini akan memiliki slot iklan yang lebih dominan.
2. Halaman Produk Aplikasi lain: Ini yang paling kontroversial. Saat Anda membuka halaman detail sebuah aplikasi (misalnya aplikasi Spotify), Anda mungkin akan melihat iklan aplikasi pesaing (misalnya YouTube Music) di bagian bawah halaman tersebut, tepatnya di sekmen "You Might Also Like".
3. Hasil Pencarian: Slot iklan di hasil pencarian akan ditambah, sehingga pengguna mungkin harus menggulir (scroll) lebih jauh ke bawah untuk menemukan hasil organik yang benar-benar mereka cari.

Foto: Ubergizmo

Mengapa Apple Melakukan Ini?

Pertanyaan besarnya adalah: Mengapa perusahaan terkaya di dunia yang menjual HP seharga puluhan juta rupiah masih butuh uang dari iklan recehan?

Jawabannya terletak pada struktur pendapatan Apple. Penjualan iPhone, meski masih masif, sudah memasuki fase jenuh (maturity stage). Orang tidak lagi ganti HP setiap tahun. Oleh karena itu, Apple kini menggantungkan masa depan pertumbuhannya pada sektor Services (Layanan).

Divisi Services yang mencakup App Store, Apple Music, iCloud, dan Apple TV+ telah menjadi mesin uang kedua terbesar bagi Apple. Dengan memperbanyak slot iklan, Apple secara efektif menciptakan aliran pendapatan baru yang murni keuntungan (high margin), tanpa perlu memproduksi barang fisik.

Analis teknologi menilai langkah ini sebagai upaya Apple untuk menenangkan investor Wall Street yang selalu menuntut pertumbuhan profit setiap kuartal, meskipun hal itu harus mengorbankan sedikit kenyamanan pengguna setia mereka.

Baca juga: Elon Musk Ancam Gugat Apple: Tuduh Manipulasi Peringkat App Store untuk ChatGPT

Pedang Bermata Dua bagi Pengembang (Developer)

Bagi para pengembang aplikasi (developer), kabar ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini membuka peluang bagi pengembang kecil yang memiliki modal pemasaran untuk "membeli" visibilitas. Mereka bisa beriklan agar aplikasi mereka muncul di pencarian populer.

Namun di sisi lain, ini menciptakan iklim kompetisi pay-to-win (bayar untuk menang). Pengembang independen (indie) yang tidak punya bujet iklan besar akan semakin sulit ditemukan secara organik. Mereka akan kalah bersaing dengan perusahaan besar yang mampu membeli slot iklan di halaman produk kompetitor.

Baca juga: WhatsApp Kini Mulai Tampilkan Iklan, Tapi Janji Tak Ganggu Chat Pengguna

Tidak Cuma App Store, Maps Juga Kena?

Selama ini, Apple Maps dipuji karena antarmukanya yang bersih, bebas dari gangguan pin sponsor yang sering kita lihat di Google Maps. Namun, benteng pertahanan itu tampaknya akan runtuh juga.

Mulai tahun depan, pengguna iPhone diprediksi akan mulai melihat hasil pencarian bersponsor saat mencari restoran, pom bensin, atau toko ritel di Apple Maps. Jika Anda mencari "Kedai Kopi" di sekitar Anda, kedai kopi yang membayar iklan akan muncul di urutan paling atas atau memiliki pin yang lebih mencolok di peta.

Ironi Privasi Apple

Langkah agresif Apple di bisnis iklan ini juga memunculkan sorotan tajam mengenai kemunafikan kebijakan privasi mereka.

Seperti diketahui, Apple meluncurkan fitur App Tracking Transparency (ATT) yang mempersulit aplikasi lain (seperti Facebook/Meta) untuk melacak pengguna demi tujuan iklan. Apple memframing ini sebagai upaya melindungi privasi pengguna.

Namun, kini Apple justru membangun kerajaan iklannya sendiri. Kritikus menyebut Apple telah mematikan bisnis iklan pesaing dengan alasan "privasi", hanya untuk kemudian mengisi kekosongan tersebut dengan iklan milik mereka sendiri. Data pengguna tetap digunakan untuk menargetkan iklan, bedanya kini hanya Apple yang memegang kunci data tersebut.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News