Seorang pria dari Maryland dijatuhi hukuman penjara minggu ini karena membantu pekerja IT yang terkait dengan Korea Utara menyusup ke perusahaan-perusahaan di AS.

Insiden ini menjadi bagian dari pola yang lebih luas di tahun 2025, di mana akses orang dalam dan peningkatan pencurian kripto menjadi fitur kunci dari strategi siber Korea Utara.

Pekerjaan AS Dibuka untuk Warga Korea Utara

Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Kamis hukuman untuk Minh Phuong Ngoc Vong, seorang warga negara Amerika yang dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kawat. Jaksa berhasil membuktikan bahwa Vong menggunakan kredensial palsu untuk mengamankan pekerjaan pengembang perangkat lunak jarak jauh bagi warga negara Korea Utara di 13 perusahaan Amerika.

Menurut dokumen publik, Vong mengizinkan seorang operator asing menggunakan login, perangkat, dan dokumen identitas miliknya untuk melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Pria tersebut, yang beroperasi dari Cina, diyakini berasal dari Korea Utara.

Satu pekerjaan menciptakan risiko khusus ketika sebuah perusahaan teknologi di Virginia mempekerjakan Vong untuk bekerja pada kontrak Badan Penerbangan Federal pada tahun 2023.

Maryland Man Sentenced for Conspiracy to Commit Wire Fraud https://t.co/avJWBhOWVi

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) December 4, 2025

Peran itu memerlukan kewarganegaraan AS dan memberikan dia kartu verifikasi identitas pribadi yang diterbitkan pemerintah. Vong menginstal alat akses jarak jauh pada laptop perusahaan. Tindakan ini memungkinkan pria Korea Utara tersebut menyelesaikan pekerjaan dari luar negeri tanpa terdeteksi.

Perusahaan membayar Vong lebih dari US$28.000, dan dia mengirim sebagian dari pendapatan tersebut kepada mitra-mitranya di luar negeri. Dokumen pengadilan menunjukkan dia mengumpulkan lebih dari US$970.000 di semua perusahaan, dengan sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh operator yang terkait dengan Korea Utara. Beberapa perusahaan juga menjadikannya subkontraktor untuk lembaga pemerintah AS, sehingga makin memperluas eksposurnya.

Vong dijatuhi hukuman 15 bulan penjara federal, diikuti oleh tiga tahun pengawasan.

Kasus ini muncul ketika Korea Utara meningkatkan operasi siber globalnya.

Tahun Rekor untuk Peretasan Korea Utara

Pada bulan Oktober, firma analisis blockchain Elliptic melaporkan bahwa peretas yang terkait dengan Korea Utara telah mencuri lebih dari US$2 miliar dalam bentuk aset kripto pada tahun 2025. Angka ini mewakili total tahunan tertinggi yang pernah tercatat.

Total dana yang dikaitkan dengan rezim kini melampaui US$6 miliar. Dana ini diyakini banyak digunakan untuk mendukung pengembangan nuklir dan misil.

Lonjakan tahun ini disebabkan oleh beberapa insiden besar, termasuk pelanggaran Bybit senilai US$1,46 miliar, serta serangan terhadap LND.fi, WOO X, dan Seedify. Analis juga mengaitkan lebih dari 30 peretasan lainnya dengan kelompok-kelompok dari Korea Utara.

Sebagian besar pelanggaran pada tahun 2025 dimulai dengan rekayasa sosial daripada kelemahan teknis. Peretas mengandalkan peniruan identitas, phishing, dan kontak dukungan palsu untuk mendapatkan akses ke wallet. Tren ini menyoroti fokus yang meningkat pada kelemahan manusia dibandingkan dengan kerentanan kode.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan pendekatan terkoordinasi, dengan Korea Utara menggabungkan infiltrasi orang dalam dengan pencurian aset kripto yang canggih untuk memperluas pendapatan dan jejak operasional mereka.

Dengan tahun 2026 yang semakin dekat, ketidakpastian meningkat mengenai apakah RUU struktur pasar kripto akan lolos di awal tahun atau terjebak dalam pertarungan politik yang menunda pengesahannya lebih jauh ke dalam kalender.

Isu-isu utama yang belum terselesaikan terus menghambat momentum, termasuk bagaimana RUU ini harus menangani hasil stablecoin, bahasa konflik kepentingan, serta perlakuan terhadap decentralized finance di bawah hukum federal.

Jalur Menuju Pemungutan Suara di Senat Tidak Pasti

CLARITY Act lolos dari House pada bulan Juli dengan dukungan bipartisan yang luas, menandai langkah terkuat menuju kerangka aset digital federal.

RUU tersebut sekarang menunggu tindakan di Senat, di mana Komite Perbankan dan Pertanian sedang memajukan versi paralel dari kerangka struktur pasar. Yurisdiksi terpecah di Senat menambah kompleksitas, dengan Komite Perbankan mengawasi sekuritas, sementara Komite Pertanian menangani komoditas.

Kedua komite tersebut telah menerbitkan draft diskusi, namun paket yang bersatu belum terbentuk. Para legislator masih perlu menyelesaikan perbedaan sebelum salah satu komite dapat mengirimkan RUU gabungan ke lantai Senat.

Satu perselisihan teknis utama melibatkan bagaimana undang-undang tersebut harus memperlakukan stablecoin yang menghasilkan hasil.

Bank Dorong Pembatasan Hasil yang Lebih Luas

GENIUS Act, yang disahkan awal tahun ini, melarang penerbit stablecoin yang diizinkan untuk membayar holder dalam bentuk bunga atau hasil. 

Namun, pembatasan tersebut ditulis secara sempit. Ini hanya berlaku untuk pembayaran langsung dari penerbit stablecoin dan tidak secara eksplisit mencakup program hadiah, hasil pihak ketiga, atau struktur aset digital lainnya.

The banks demanded the exclusion for yield-bearing stablecoins in the GENIUS Act. Now they're upset that the language they asked for doesn't screw over stablecoin holders hard enough.

Sorry you guys did a bad job negotiating your regulatory moat. Try lobbying better next time! https://t.co/3BbjUxmZlm

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 13, 2025

Kelompok perbankan berpendapat bahwa celah ini dapat memungkinkan solusi sementara dan mendesak para legislator untuk memperluas larangan dalam legislasi struktur pasar yang akan datang. Mereka menginginkan aturan yang lebih luas yang mencakup semua bentuk hasil terkait stablecoin. 

Beberapa senator nampaknya terbuka terhadap pendekatan ini, memberi isu ini bobot yang signifikan dalam negosiasi. Setiap perluasan akan mempengaruhi bagaimana stablecoin bersaing dengan simpanan bank tradisional, yang tetap menjadi perhatian utama lobi perbankan.

Sementara itu, para legislator masih terpecah tentang bagaimana kerangka yang lebih luas harus menangani potensi konflik kepentingan.

Kekhawatiran terhadap Pengaruh Politik Semakin Menguat

Keterlibatan Presiden AS Donald Trump dan anggota keluarganya dalam proyek terkait kripto telah memicu pengawasan baru terhadap potensi masalah etika.

Beberapa legislator, seperti Senator Elizabeth Warren, berpendapat bahwa bahasa konflik kepentingan baru diperlukan untuk memastikan bahwa tokoh politik dan kerabat mereka dilarang terlibat dalam aktivitas yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh mereka atas kebijakan aset digital.

Tindakan semacam itu akan membantu melindungi undang-undang dari persepsi campur tangan politik.

Namun, bahasa yang diusulkan tidak muncul dalam CLARITY Act yang telah disahkan di House, serta tidak dimasukkan dalam draft Senat sebelumnya. Ketiadaannya menjadi titik perdebatan, dan ketidaksepakatan tersebut turut menambah keraguan yang berlangsung.

Di sisi lain, pertanyaan tetap mengenai bagaimana RUU tersebut harus menangani decentralized finance (DeFi).

Pengawasan DeFi Tetap Belum Teratasi

RUU struktur pasar dirancang untuk perantara terpusat, termasuk exchange, broker, dan platform kustodian. Namun, kenaikan pesat DeFi memperkenalkan pertanyaan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Senat.

First Ken Griffin screwed over Constitution DAO

Now he's coming for DeFi, asking the SEC to treat software developers of decentralized protocols like centralized intermediaries

Bet Citadel has been lobbying behind closed doors on this for years

Okay thats all pretty bad, but… pic.twitter.com/ExoNhbhadu

— Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams) December 4, 2025

Draft saat ini sebagian besar fokus pada aktivitas kustodian. Namun, beberapa lembaga keuangan tradisional mengadvokasi definisi yang lebih luas yang akan mengklasifikasikan pengembang, validator, dan aktor non-kustodian lainnya sebagai perantara yang diatur.

Pendekatan semacam itu akan secara signifikan memperluas pengawasan federal dan mengubah lingkungan hukum untuk pengembangan open-source.

Sampai para legislator mendefinisikan batasan tersebut, RUU tersebut kecil kemungkinannya untuk maju. Pertanyaan mengenai DeFi tetap menjadi salah satu faktor kunci yang membentuk kapan RUU struktur pasar akhirnya dapat maju pada 2026.