David Sacks, pejabat AI dan kripto di Gedung Putih, mengungkapkan bahwa Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) akan masuk ke tahap markup di Senat AS pada bulan Januari, yang menjadi langkah krusial menuju pengesahan akhir.

Sacks menjelaskan bahwa Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott dan Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman sudah memastikan jadwalnya, sehingga tahap peninjauan resmi dan amandemen sebelum pemungutan suara penuh di Senat akan segera dimulai.

We had a great call today with Chairmen @SenatorTimScott and @JohnBoozman who confirmed that a markup for Clarity is coming in January. Thanks to their leadership, as well as @RepFrenchHill and @CongressmanGT in the House, we are closer than ever to passing the landmark crypto…

— David Sacks (@davidsacks47) December 18, 2025

Apa yang Terjadi di Januari

Update ini menunjukkan semakin besarnya dukungan untuk RUU ini setelah DPR mengesahkannya lebih awal pada tahun 2025.

Jika proses di Senat sesuai jadwal, para legislator bisa saja merampungkan versi yang telah disesuaikan pada akhir tahun. Hal ini akan membuat CLARITY Act menjadi undang-undang utama tentang struktur pasar untuk pasar kripto di AS.

Pada tahap markup, komite-komite Senat akan menelaah teks hasil pengesahan DPR secara rinci. Legislator akan mengusulkan amandemen, memperdebatkan kebijakan, dan melakukan pemungutan suara sebelum mengirim RUU yang telah direvisi ke lantai Senat.

Proses ini akan melibatkan baik Komite Perbankan, yang mengawasi regulasi sekuritas, maupun Komite Pertanian, yang memiliki kewenangan atas Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

🚨 The $CLARITY Act — the U.S. $crypto market structure bill — has been delayed until 2026 as Senate action stalls. This means federal regulatory clarity for digital #assets won’t happen this year, keeping the industry in limbo 📉

No law = more uncertainty
More delay = more… pic.twitter.com/gpuUTMQGUU

— COACHTY (@TheRealTRTalks) December 18, 2025

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan yurisdiksi yang sudah lama terjadi antara SEC dan CFTC sekaligus memperkuat aturan untuk pasar kripto spot.

Pimpinan komite juga menegaskan bahwa mereka menginginkan RUU yang bisa menarik dukungan bipartisan dan tidak ingin kembali mengadopsi pendekatan yang terlalu fokus pada penegakan hukum.

Fokus Amandemen yang Nampaknya Jadi Perhatian untuk CLARITY Act

Amandemen-amandemen diperkirakan akan fokus pada tiga area utama.

Pertama, klasifikasi aset, termasuk kriteria yang lebih tegas untuk menentukan apakah sebuah token masuk kategori komoditas digital atau sekuritas.

Kedua, perlindungan investor dan konsumen, seperti ketentuan pengungkapan, standar kustodi, serta aturan konflik kepentingan untuk exchange dan broker.

Terakhir, jadwal pelaksanaan, termasuk seberapa cepat platform harus mendaftar dan bagaimana koordinasi pengawasan antar lembaga selama masa transisi berlangsung.

Senator juga mungkin memperbaiki ketentuan preemption agar dapat membatasi aturan negara bagian yang tumpang tindih, namun tanpa memperlemah kewenangan penegakan hukum di tingkat negara bagian.

After years of talk, the CLARITY Act now has a real path forward.

The White House and key Senators have finally agreed to move the bill, and they’ve put an actual date on it.

January 2026 is when the Senate plans to formally debate it, amend it, and try to push it toward… https://t.co/Uq9BIOQGLx pic.twitter.com/251ij1zE5i

— Milk Road (@MilkRoad) December 18, 2025

Bagaimana CLARITY Act akan Mengubah Pasar Aset Kripto AS pada 2026?

Jika disahkan, CLARITY Act akan membentuk ulang pasar kripto AS pada 2026. RUU ini akan menempatkan pasar komoditas digital spot di bawah pengawasan CFTC, mengakhiri ketidakjelasan regulasi selama bertahun-tahun, serta menciptakan sistem pendaftaran federal untuk exchange, broker, dan dealer.

Bagi industri, aturan ini akan mengurangi ketidakpastian hukum, mendukung partisipasi institusi, dan mengalihkan urusan kepatuhan dari perselisihan hukum ke pengawasan berbasis aturan.

Bagi regulator, undang-undang ini akan menggantikan penegakan hukum yang terfragmentasi dengan mandat yang lebih jelas.

Paling penting, untuk pasar, aturan ini akan menjadi kerangka kerja komprehensif pertama di Amerika Serikat untuk perdagangan kripto. Hal ini berpotensi mengembalikan daya saing AS dengan yurisdiksi lain yang sudah menawarkan kejelasan regulasi terlebih dahulu.

Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research sekaligus tokoh sentral dalam skandal FTX, kini sudah tidak lagi berada di balik jeruji penjara.

Catatan dari US Bureau of Prisons menunjukkan bahwa Ellison telah dipindahkan dari penjara federal ke Residential Reentry Management (RRM) di New York. Ini menandai perubahan dari tahanan menjadi penahanan dalam komunitas.

Apa Arti Sebenarnya Status RRM

Berdasarkan situs pencarian napi milik Bureau of Prisons, Ellison masih berada dalam pengawasan federal dengan tanggal pembebasan yang diproyeksikan pada 20 Februari 2026. tapi, statusnya sekarang memastikan ia sudah tidak lagi tinggal di fasilitas tahanan.

RRM — singkatan dari Residential Reentry Management — mengawasi tahapan akhir masa hukuman federal. Orang yang berada di bawah RRM bisa ditempatkan di rumah singgah (halfway house) atau tahanan rumah, bukan lagi di penjara.

Walaupun masih di bawah pengawasan Bureau of Prisons, napi menghadapi pembatasan fisik yang lebih sedikit dan biasanya boleh bekerja, menjaga kontak sosial terbatas, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Berbeda dengan penjara, penempatan di RRM tidak ada sel, tanpa penjaga, dan jauh lebih mandiri, walau tetap ada pengawasan ketat dan pembatasan pergerakan.

Pemindahan Ellison menandakan ia sudah memasuki tahap reintegrasi dalam hukumannya, bukan berarti sudah bebas sepenuhnya.

Peran Ellison dalam Kejatuhan FTX

Pada 2022, Ellison mengaku bersalah atas beberapa dakwaan penipuan federal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana nasabah FTX.

Sebagai CEO Alameda Research, divisi perdagangan yang terhubung erat dengan FTX, ia mengakui telah melakukan perdagangan dan manuver keuangan yang mengandalkan dana nasabah hingga miliaran dolar.

tapi, jaksa dan pengadilan dengan jelas membedakan peran Ellison dibanding Sam Bankman-Fried, pendiri FTX yang merancang sistem penipuan tersebut. Ellison tidak mengendalikan infrastruktur exchange FTX, sistem penitipan dana nasabah, maupun tata kelolanya.

Today, SBF's lawyer asked him about his relationship with Caroline Ellison and why it ended. SBF responded by mentioning she wanted more than the time and energy he could give:

"Historically, I haven't been great at … romantic relationships" pic.twitter.com/w19csqFgPr

— Zack Guzmán ♻️ (@zGuz) October 27, 2023

Kerja sama dari pihaknya menjadi sangat penting. Ellison menjadi saksi kunci pemerintah, memberikan kesaksian komprehensif yang membantu menghukum Bankman-Fried. Pada 2024, hakim federal memvonis Ellison dengan hukuman dua tahun penjara, mempertimbangkan kerjasama, pengakuan bersalah sejak awal, serta peran bawahan.

Perbedaan Besar dengan Do Kwon

Keluar-masuknya Ellison dari penjara terjadi ketika co-founder Terraform Labs, Do Kwon, mulai menjalani hukuman 15 tahun penjara federal AS karena penipuan terkait runtuhnya stablecoin TerraUSD.

Pihak jaksa berargumen Kwon secara sadar menyesatkan investor soal stabilitas algoritmik Terra, sehingga menimbulkan kerugian lebih dari US$40 miliar.

4:04 pm- they've back.
Judge Engelmayer: 5 years is entire off the table. Even 12 years might be unreasonable & here is why. The fraud you pled guilty to cost victims more than $40 billion. Even in SDNY, it's eye popping. There is a 25 year cap, so not life

— Inner City Press (@innercitypress) December 11, 2025

Berbeda dengan Ellison, Kwon merupakan pendiri, promotor publik, sekaligus arsitek utama sistem yang menjadi pusat keruntuhan tersebut. Perbedaan hukuman ini menunjukkan bagaimana pengadilan membedakan antara perancang sistem dan operator biasa.

Terlalu Lunak atau Konsisten dengan Hukum?

Transisi Ellison ke penahanan komunitas adalah prosedur rutin secara hukum, tapi bermuatan politis. Bagi para pengkritik, hal ini memperkuat anggapan bahwa akuntabilitas dalam skandal aset kripto masih belum merata.

Sedangkan bagi jaksa, hal ini mencerminkan prinsip pemidanaan yang berlaku: adanya kerja sama, kewenangan yang lebih rendah, dan penerimaan tanggung jawab.

Sampai saat ini, Ellison tetap dibawah pengawasan federal. tapi, keluarnya dia dari penjara — meski hanya sementara — kembali mengangkat pertanyaan lama: siapa sebenarnya yang menanggung akibat saat kerajaan aset kripto runtuh?

Financial Conduct Authority (FCA) Inggris telah menetapkan prioritas mereka untuk tahun 2026, menandakan dorongan kuat untuk mendukung pertumbuhan, inovasi, dan adopsi teknologi di sektor keuangan. Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Keir Starmer, FCA menegaskan rencana untuk merampungkan aturan terkait aset digital, mendorong stablecoin yang diterbitkan di Inggris, dan memperkuat infrastruktur keuangan digital di negara tersebut.

Surat tersebut merinci agenda regulator yang pro-pertumbuhan, termasuk inisiatif untuk:

• Mengawasi pasar aset digital dan memberikan panduan yang jelas untuk perusahaan kripto.
• Memungkinkan manajer aset melakukan tokenisasi dana dan mengadopsi sistem pembayaran yang lebih cepat serta efisien.
• Menyederhanakan proses otorisasi untuk perusahaan baru dan perusahaan yang sedang berkembang, sehingga akses ke modal menjadi lebih mudah dan mendorong persaingan di pasar pembayaran serta investasi.

“Dukungan terhadap stablecoin dan infrastruktur keuangan digital ini mencerminkan peralihan lebih luas menuju sistem keuangan yang lebih mudah diakses, real-time, dan saling terhubung,” ujar Will Beeson, co-founder bank challenger Inggris Allica sekaligus mantan kepala platform aset digital Standard Chartered. “Panduan regulasi yang jelas akan membantu perusahaan Inggris bersaing secara global dan mendukung penerapan aset kripto di dunia nyata, terutama untuk usaha kecil dan menengah.”

Rencana FCA tahun 2026 juga mencakup pengawasan peluncuran pembayaran berulang variabel, mendukung pinjaman UKM melalui open finance, dan mengembangkan tokenisasi dana. Langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas agar Inggris tetap menjadi pusat keuangan terdepan dan selalu bisa mengikuti perubahan teknologi yang pesat.

Kanselir Keuangan Inggris Rachel Reeves beserta pejabat Treasury telah menyambut baik pendekatan FCA, yang bertujuan memberikan kejelasan bagi perusahaan sekaligus mendorong inovasi dan menjaga integritas pasar.

Melanjutkan inisiatif FCA untuk 2026, pemerintah Inggris sedang mempersiapkan seluruh perusahaan aset kripto agar masuk dalam kerangka regulasi keuangan yang berlaku mulai Oktober 2027, sementara undang-undangnya diperkirakan akan segera diajukan ke Parlemen.

Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebagian besar mengikuti draf yang dirilis April lalu, yang merinci aturan untuk exchange aset kripto, penyedia kustodian, dan penerbit stablecoin. Juru bicara Treasury menegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan memperluas peraturan jasa keuangan yang ada di Inggris ke sektor kripto, bukan membuat rezim regulasi baru sepenuhnya.

Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi tonggak penting bagi industri aset digital di Inggris karena akhirnya akan memberikan kejelasan regulasi yang selama ini dinantikan baik oleh perusahaan domestik maupun internasional.

---

Inggris Sejajarkan Pendekatan Regulasi dengan Gaya AS

Dengan mengintegrasikan perusahaan kripto ke dalam kerangka regulasi jasa keuangan yang sudah ada, Inggris mengambil pendekatan yang mirip dengan Amerika Serikat. Sementara itu, cara ini berbeda dari rezim Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, yang dirancang secara khusus untuk industri aset kripto dan telah berlaku sejak awal tahun ini.

Dalam kerangka yang diusulkan, bisnis kripto nantinya wajib memenuhi standar yang juga berlaku untuk lembaga keuangan tradisional, seperti tata kelola, perlindungan konsumen, serta aturan integritas pasar.

Kanselir Rachel Reeves menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan memberikan “aturan yang jelas bagi industri” sambil tetap menjaga “para pelaku nakal” keluar dari pasar.

Pemangku kepentingan industri telah menyambut kejelasan yang diberikan oleh prioritas FCA untuk 2026 dan undang-undang baru tahun 2027. tapi, para ahli memperingatkan bahwa regulasi yang berlebihan berpotensi membuat perusahaan inovatif pindah ke pasar lain.

“Langkah-langkah ini adalah kemajuan positif untuk memperkuat posisi Inggris di keuangan digital global,” ucap Will Beeson. “tapi regulator juga perlu menyeimbangkan pengawasan dengan fleksibilitas, agar pertumbuhan di pasar yang terus berkembang pesat tidak terhambat. Proporsionalitas dan kecepatan akan menjadi kunci agar perusahaan bisa beradaptasi tanpa dipaksa ‘upgrade semalaman’.”

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan memberikan pengampunan bagi Keonne Rodriguez, CEO dompet Bitcoin Samourai yang berfokus pada privasi, yang dijatuhi hukuman penjara federal selama lima tahun bulan lalu atas dakwaan pencucian uang.

Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan tentang teknologi privasi dalam aset kripto. Ini juga menimbulkan pertanyaan apakah pengembang lain yang sudah divonis bersalah, termasuk Roman Storm dari Tornado Cash, bisa menerima pengampunan presiden serupa.

Seruan untuk Lebih Banyak Grasi dan Kekecewaan Pasar

Dalam sebuah jumpa pers pada 15 Desember, seorang reporter bertanya kepada Trump mengenai kasus Rodriguez, dengan mencatat bahwa kasus ini dimulai di bawah pemerintahan Biden namun berlanjut di bawah Departemen Kehakimannya. Trump menjawab, “I’ve heard about it. I’ll look at it.” Presiden menambah bahwa ia akan meninjau kasus ini setelah reporter menyebut adanya dukungan besar untuk pengampunan dari komunitas kripto.

Rodriguez, umur 37 tahun, bersama co-founder William Lonergan Hill, umur 67, dinyatakan bersalah karena mengoperasikan layanan mixing aset kripto. Jaksa mengatakan keduanya membantu mencuci hasil kejahatan lebih dari US$237.000.000. Rodriguez mendapatkan hukuman lima tahun, sedangkan Hill mendapat empat tahun, dan keduanya diperintahkan membayar denda sebesar US$250.000.

Pengumuman ini menarik reaksi beragam. Ada pendukung yang berharap keputusan ini bisa memberi dorongan untuk kebijakan pro-kripto. Seorang pengguna X bahkan menyerukan agar pengampunan juga diberikan untuk Do Kwon, pendiri ekosistem Terra/Luna yang telah runtuh.

namun, para pengkritik menyoroti performa pasar secara umum saat era kepemimpinan Trump. Sejak ia menjabat, nilai berbagai aset kripto utama mengalami penurunan besar, dengan beberapa token telah turun lebih dari 70%.

Kasus Penuntut Terhadap Narasi “Simple Developer”

Departemen Kehakiman menunjukkan bukti yang menantang gambaran Rodriguez dan Hill sebagai sekedar pengembang alat privasi. Menurut pengumuman vonis 19 November, jaksa berhasil menunjukkan bahwa para founder secara aktif mempromosikan layanan mereka ke pengguna kriminal.

Hill disebut pernah mempromosikan Samourai di Dread, sebuah forum darknet, dan secara langsung menanggapi seorang pengguna yang mencari “cara aman untuk mencuci BTC kotor” dengan merekomendasikan Whirlpool sebagai pilihan terbaik. Rodriguez juga pernah mendorong pelaku peretasan di Twitter tahun 2020 untuk menyalurkan hasil curian melalui layanan mixing tersebut. Ia bahkan mengaku kecewa ketika para pelaku memilih layanan kompetitor.

Paling memberatkan adalah pernyataan Rodriguez sendiri yang menggambarkan aktivitas mixing sebagai “money laundering for bitcoin” di pesan WhatsApp. Pada saat yang sama, materi pemasaran perusahaannya mengakui bahwa mereka menargetkan “Dark/Grey Market participants” yang memindahkan hasil dari “illicit activity.”

Pihak jaksa menyampaikan bahwa dana kriminal yang diproses melalui Samourai berasal dari perdagangan narkoba, marketplace darknet, serangan siber, penipuan, yurisdiksi yang terkena sanksi, skema pembunuhan berbayar, dan situs pornografi anak.

Implikasi yang Lebih Luas

Kasus ini kembali membuka perdebatan soal tanggung jawab pengembang atas tindakan pengguna di platform decentralized. Para pendukung privasi berpendapat bahwa penuntutan ini menjadi preseden yang membahayakan untuk pengembangan software open-source, sementara aparat hukum menilai promosi aktif untuk penggunaan kriminal telah melampaui batas hukum.

Diskusi daring kini berkembang dengan mempertanyakan apakah Roman Storm, pengembang Tornado Cash yang juga divonis atas tuduhan serupa pada Agustus, akan dipertimbangkan juga untuk mendapatkan pengampunan. Storm dinyatakan bersalah atas konspirasi menjalankan bisnis transfer uang tanpa izin. Sementara itu, juri tidak mencapai keputusan untuk tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi yang lebih berat.

Kongres terus membahas regulasi aset kripto. Para legislator mengusulkan banyak rancangan undang-undang untuk memperjelas status hukum teknologi peningkat privasi, meski belum ada yang disahkan menjadi undang-undang.

Trump sebelumnya juga sudah memberikan pengampunan kepada sejumlah tokoh kripto, termasuk mantan CEO Binance Changpeng Zhao dan pendiri Silk Road Ross Ulbricht, membangun pola yang membuat spekulasi soal keputusan pengampunan di sektor ini semakin ramai.

Senat AS kembali menunda RUU Struktur Pasar Kripto yang telah lama dinantikan, dan akan mempertimbangkan secara final pada awal 2026. Para anggota legislatif kehabisan waktu sidang, karena perdebatan internal memperlambat tercapainya kesepakatan terkait sejumlah ketentuan penting.

Penundaan ini membuat ketidakpastian regulasi semakin lama untuk exchange aset kripto, penerbit, serta investor institusi yang beroperasi di AS.

Kenapa RUU Struktur Pasar Aset Kripto Ditunda

RUU ini, yang mengacu pada Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act versi DPR, bertujuan menentukan bagaimana aset digital akan diatur. Regulasi ini juga secara resmi membagi pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Namun, perbedaan pendapat yang belum terselesaikan tentang yurisdiksi, pengawasan DeFi, dan perlindungan konsumen memperlambat kemajuan pembahasan.

🚨NEW: In a statement, a Senate Banking Committee spokesperson confirmed my reporting from this AM that @BankingGOP will not hold a market structure markup this year:

“Chairman Scott and the Senate Banking Committee have made strong progress with Democratic counterparts on… pic.twitter.com/op5rIyMn3d

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) December 15, 2025

Negosiator Senat kesulitan menemukan jalan tengah antara Komite Perbankan dan Komite Pertanian. Dua komite ini mengawasi SEC dan CFTC, dan keduanya sama-sama mengklaim otoritas atas pasar spot kripto.

Akibatnya, para legislator tidak berhasil merampungkan perumusan aturan yang didukung kedua pihak sebelum sesi berakhir.

Regulasi DeFi pun menjadi salah satu pembahasan yang alot. Beberapa senator mengusulkan agar protokol decentralized tanpa perantara pengendali memperoleh pengecualian.

Sementara itu, senator lain memperingatkan bahwa pengecualian yang terlalu luas bisa melemahkan penegakan hukum dan memunculkan celah regulasi.

Kelompok advokasi konsumen juga menambah tekanan dengan menentang sebagian isi RUU ini. Mereka berpendapat kerangka regulasi ini memindahkan kekuasaan dari SEC serta berisiko melemahkan perlindungan investor setelah beberapa kegagalan besar aset kripto.

Penolakan itu akhirnya mendorong revisi tambahan dan memperlambat proses negosiasi.

Meski tertunda, RUU ini sangat berbeda dari beberapa regulasi kripto lain yang sudah disahkan. Tidak seperti GENIUS Act, yang hanya berfokus pada stablecoin, RUU struktur pasar ini justru mengatur seluruh ekosistem perdagangan aset kripto.

RUU tersebut juga menetapkan aturan untuk exchange, broker, penyedia kustodi, dan penerbit token di bawah satu kerangka federal yang terpadu.

RUU ini bahkan lebih maju daripada regulasi berbasis penegakan hukum saja. RUU ini memperkenalkan standar klasifikasi aset secara formal, dan mengurangi ketergantungan pada putusan pengadilan untuk menentukan apakah suatu token tergolong sekuritas atau komoditas.

Para legislator menyatakan bahwa pendekatan ini akan menggantikan ketidakpastian hukum dengan kejelasan berdasarkan undang-undang.

Menanggapi buletin investor terbaru dari US Securities and Exchange Commission (SEC) tentang kustodian aset kripto, CEO BitGo Mike Belshe menegaskan bahwa perusahaannya menjadi satu-satunya penyedia yang menawarkan semua opsi kustodian yang dijelaskan oleh SEC.

Situasi ini terjadi hanya beberapa hari setelah BitGo mendapatkan persetujuan regulasi untuk beroperasi sebagai bank, sehingga memperluas layanan institusional mereka.

BitGo klaim bisa lakukan hal yang tidak bisa dilakukan kustodian aset kripto lain

Pada sebuah unggahan di X (Twitter), Belshe menyoroti bahwa exchange BitGo memudahkan institusi untuk menggabungkan self-custody dan third-party custody ke dalam strategi hybrid, sehingga institusi dapat membuat profil risiko yang tidak bisa disediakan penyedia lain.

“BitGo berdiri sendiri sebagai satu-satunya penyedia yang menghadirkan platform berstandar institusi untuk setiap opsi yang dijelaskan SEC,” tulis Belshe. “Klien kami tidak lagi harus memilih antara keamanan atau kontrol—mereka bisa mendapatkan keduanya.”

Buletin SEC, yang rilis pada 12 Desember 2025, menjelaskan dasar-dasar kustodian aset kripto bagi investor ritel, dengan dua model utama:

• Self-custody, di mana investor memegang private key mereka sendiri, dan
• Third-party custody, di mana kustodian terverifikasi mengelola aset.

Sementara sebagian besar penyedia mengharuskan klien memilih salah satu model, BitGo membolehkan institusi memanfaatkan kedua model secara bersamaan.

Dalam sistem BitGo, 90% aset klien dapat disimpan pada cold storage BitGo Trust, memenuhi standar kepatuhan regulasi, asuransi, dan keamanan.

Sisa 10% aset dapat disimpan di hot wallet self-custody, sehingga memudahkan transaksi real-time dan fleksibilitas operasional.

Pendekatan hybrid ini mengurangi risiko satu titik kegagalan (single point of failure). Jika kunci self-custody hilang, aset di trust tetap aman, sedangkan exchange tradisional berisiko membekukan semua dana ketika terjadi insolvensi.

BitGo Bank & Trust, NA, yang merupakan bank nasional berizin federal, mendasari solusi third-party custody di platform ini. Bank ini menjalani audit SOC 1 Tipe 2 dan SOC 2 Tipe 2 secara rutin, serta mendukung lebih dari 1.400 koin dan token dalam akun terpisah, serta dijamin polis asuransi senilai US$250 juta dari sindikat Lloyd’s of London.

Curious about crypto wallets and how to store and access crypto assets? Check out our Crypto Asset Custody Basics Investor Bulletin.https://t.co/x4HMYMHLAe pic.twitter.com/bSbP25nzOc

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2025

Menurut Belshe, BitGo tidak melakukan rehypothecation, peminjaman, maupun mencampur aset klien, dan tetap menjaga standar kustodian 1:1 yang ketat.

Untuk self-custody, BitGo menyediakan wallet dengan sistem keamanan Multi-Sig 2-dari-3 atau MPC threshold. Klien memegang dua kunci sementara BitGo memegang satu kunci untuk co-signing, sehingga tetap bisa menetapkan kontrol kebijakan tanpa mengurangi otonomi klien.

Bersama dengan third-party trust, semua opsi ini terkonsolidasi dalam satu dashboard, sehingga klien mendapatkan transparansi, fleksibilitas, dan kontrol penuh dari berbagai model kustodian.

BitGo Sepakat dengan Pertanyaan SEC dan Tawarkan Fleksibilitas Penuh untuk Kustodi

BitGo juga menjawab tujuh pertanyaan yang disarankan SEC kepada investor saat memilih kustodian. Beberapa di antaranya:

• Verifikasi latar belakang
• Cakupan aset
• Protokol penyimpanan
• Pemanfaatan aset
• Struktur biaya.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, BitGo menunjukkan bahwa institusi dapat mengelola aset kripto mereka secara aman, sesuai aturan, dan efisien.

Seiring regulator semakin fokus pada masalah kustodian aset kripto, model BitGo menjadi tolok ukur baru di industri, karena menggabungkan kepatuhan, kontrol operasional, serta perlindungan asuransi dalam satu platform.

Pernyataan Belshe menyoroti kebutuhan institusi yang semakin ingin memperoleh keamanan kustodian terverifikasi sekaligus kebebasan self-custody. Kombinasi seperti ini sebelumnya belum pernah tersedia dalam satu antarmuka.

Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah BitGo memperoleh persetujuan bersyarat untuk menjadi national trust bank. Beberapa penyedia lain yang juga mengantongi persetujuan serupa termasuk Ripple, Fidelity Digital Assets, dan Paxos.

We're pleased to announce that BitGo has met the conditions for full approval and is now a federally chartered bank for digital assets.

Hear more from BitGo CEO @mikebelshe on Bloomberg News 👇 pic.twitter.com/jf4f9MzPAK

— BitGo (@BitGo) December 12, 2025

Di sektor di mana keamanan aset dan kepatuhan regulasi sering berbenturan, model hybrid BitGo sepertinya bisa menjadi evolusi berikutnya di bidang kustodian aset kripto institusional.

Co-founder Terraform Labs, Do Kwon, dihukum 15 tahun penjara federal pada Kamis karena melakukan penipuan aset kripto senilai US$40 miliar—hukuman yang lebih ringan dibanding 25 tahun penjara bagi pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) tahun lalu, meski penipuan Kwon menyebabkan kerugian hampir empat kali lipat lebih besar.

Perbedaan hukuman ini menunjukkan bagaimana perilaku di pengadilan, penyesalan, dan kerja sama dengan otoritas bisa sangat memengaruhi hasil pada kasus kejahatan kerah putih profil tinggi.

Kesimpulan

Hakim Distrik AS, Paul Engelmayer, yang memimpin kasus Kwon di Pengadilan Distrik Selatan New York, menyebut kejatuhan Terra-Luna sebagai “penipuan berskala epik sepanjang generasi.” Ia menolak rekomendasi jaksa selama 12 tahun sebagai “terlalu ringan secara tidak masuk akal” dan permintaan tim pembela selama lima tahun sebagai “benar-benar tak terpikirkan dan sangat tidak masuk akal.”

“Tindak pidana Anda menyebabkan orang-orang sungguhan kehilangan US$40 miliar uang nyata, bukan hanya kerugian di atas kertas,” ujar Engelmayer kepada Kwon, sambil menyampaikan bahwa bisa saja ada hingga satu juta korban di seluruh dunia.

Di sisi lain, Hakim Lewis Kaplan menjatuhkan hukuman 25 tahun kepada SBF pada Maret 2024 untuk penipuan senilai US$11 miliar, dengan alasan terdakwa memiliki “kelenturan luar biasa terhadap kebenaran,” serta “tidak tampak menunjukkan penyesalan sesungguhnya.”

Kenapa Ada Perbedaan?

Pengakuan Bersalah vs. Sidang Pengadilan

Kwon mengaku bersalah pada Agustus 2025 atas dakwaan konspirasi dan penipuan, serta mengakui bertanggung jawab karena menyesatkan investor mengenai mekanisme stabilitas TerraUSD. Dalam surat ke pengadilan, ia menulis: “Saya sendiri yang bertanggung jawab atas rasa sakit semua orang. Komunitas melihat saya untuk mencari jalan, dan karena kesombongan saya, saya menyesatkan mereka.”

Sementara itu, SBF memilih menghadapi persidangan dan terus menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia berargumen bahwa FTX hanya mengalami “krisis likuiditas” dan bukan melakukan penipuan. Juri hanya memerlukan waktu empat jam untuk memutuskan bersalah atas semua tujuh tuduhan kepadanya.

Tata Tertib di Ruang Sidang

Hakim Kaplan menemukan bahwa SBF sudah melakukan sumpah palsu setidaknya tiga kali selama memberikan kesaksian. Kaplan menyebut sikap SBF di persidangan sebagai yang paling “menghindar” yang pernah ia temui selama hampir 30 tahun menjadi hakim. “Saat ia tidak berbohong secara terbuka, ia sering menghindar, membelokkan jawaban, serta mengulur-ulur jawaban,” terang Kaplan.

Hakim juga menemukan bahwa SBF mencoba mempengaruhi saksi sebelum persidangan. Ia mengirim pesan kepada mantan konselor umum FTX, Ryne Miller, yang menyarankan agar mereka “meninjau sesuatu bersama.”

Berbeda dengan SBF, Kwon mendengarkan pernyataan korban—ada 315 surat yang masuk ke pengadilan—dan meminta maaf secara langsung. “Mendengar dari para korban sangat menyayat hati dan kembali mengingatkan saya atas kerugian besar yang telah saya sebabkan,” ucap Kwon kepada Hakim Engelmayer.

Potensi Risiko Hukum di Masa Depan

Salah satu faktor penting dalam penjatuhan hukuman Kwon adalah ia masih menunggu proses hukum di Korea Selatan. Dia menghadapi dakwaan yang bisa membuatnya dihukum tambahan hingga 40 tahun penjara. Hakim Engelmayer secara eksplisit mempertimbangkan hal itu dalam menjatuhkan hukuman. Kwon kemungkinan akan diekstradisi ke Korea Selatan untuk diadili setelah menjalani masa hukuman di AS.

SBF tidak menghadapi kasus hukum serupa di negara lain, sehingga hukuman 25 tahun penjara di AS menjadi hukuman utama baginya. Meski begitu, ia sedang berupaya membatalkan vonisnya. Pada November 2025, tim hukum SBF mengajukan banding, dengan argumen bahwa ia “sudah dianggap bersalah” sejak sebelum persidangan dimulai. Pengacaranya, Alexandra Shapiro, mengklaim pengadilan menolak bukti penting yang seharusnya membuktikan FTX masih solvent dan membiarkan perlakuan berat sebelah selama proses hukum. Pengadilan Sirkuit Kedua diperkirakan perlu beberapa bulan sebelum mengeluarkan keputusan.

	Do Kwon	Sam Bankman-Fried
Hukuman	15 tahun	25 tahun
Perkiraan Kerugian	US$40 miliar	US$11 miliar
Pembelaan	Mengaku bersalah	Vonis di persidangan
Penyesalan	Meminta maaf ke korban	Tidak menunjukkan penyesalan
Sumpah Palsu	Tidak ada	3 kali
Intervensi Saksi	Tidak ada	Ada
Tuduhan Tambahan	Bisa sampai 40 tahun lagi di Korea Selatan	Tidak ada

Gambaran Besar

Kedua kasus ini sama-sama menjadi momen penting dalam penegakan hukum aset kripto. Jaksa menuturkan bahwa kerugian akibat Kwon jauh melebihi kerugian yang disebabkan oleh SBF, co-founder OneCoin Karl Sebastian Greenwood, dan mantan CEO Celsius Alex Mashinsky jika digabungkan.

Hasil sidang ini menjadi pesan tegas untuk industri aset kripto: kerja sama serta penyesalan yang tulus dapat secara signifikan mengurangi masa hukuman.

Kwon sudah setuju untuk menyerahkan US$19,3 juta sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya. Ia juga diperintahkan membayar denda US$80 juta dan menerima larangan seumur hidup untuk bertransaksi aset kripto berdasarkan penyelesaian dengan SEC tahun 2024.

Permintaan Kwon untuk menjalani hukuman di Korea Selatan ditolak.

Dengan tahun 2026 yang semakin dekat, ketidakpastian meningkat mengenai apakah RUU struktur pasar kripto akan lolos di awal tahun atau terjebak dalam pertarungan politik yang menunda pengesahannya lebih jauh ke dalam kalender.

Isu-isu utama yang belum terselesaikan terus menghambat momentum, termasuk bagaimana RUU ini harus menangani hasil stablecoin, bahasa konflik kepentingan, serta perlakuan terhadap decentralized finance di bawah hukum federal.

Jalur Menuju Pemungutan Suara di Senat Tidak Pasti

CLARITY Act lolos dari House pada bulan Juli dengan dukungan bipartisan yang luas, menandai langkah terkuat menuju kerangka aset digital federal.

RUU tersebut sekarang menunggu tindakan di Senat, di mana Komite Perbankan dan Pertanian sedang memajukan versi paralel dari kerangka struktur pasar. Yurisdiksi terpecah di Senat menambah kompleksitas, dengan Komite Perbankan mengawasi sekuritas, sementara Komite Pertanian menangani komoditas.

Kedua komite tersebut telah menerbitkan draft diskusi, namun paket yang bersatu belum terbentuk. Para legislator masih perlu menyelesaikan perbedaan sebelum salah satu komite dapat mengirimkan RUU gabungan ke lantai Senat.

Satu perselisihan teknis utama melibatkan bagaimana undang-undang tersebut harus memperlakukan stablecoin yang menghasilkan hasil.

Bank Dorong Pembatasan Hasil yang Lebih Luas

GENIUS Act, yang disahkan awal tahun ini, melarang penerbit stablecoin yang diizinkan untuk membayar holder dalam bentuk bunga atau hasil. 

Namun, pembatasan tersebut ditulis secara sempit. Ini hanya berlaku untuk pembayaran langsung dari penerbit stablecoin dan tidak secara eksplisit mencakup program hadiah, hasil pihak ketiga, atau struktur aset digital lainnya.

The banks demanded the exclusion for yield-bearing stablecoins in the GENIUS Act. Now they're upset that the language they asked for doesn't screw over stablecoin holders hard enough.

Sorry you guys did a bad job negotiating your regulatory moat. Try lobbying better next time! https://t.co/3BbjUxmZlm

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 13, 2025

Kelompok perbankan berpendapat bahwa celah ini dapat memungkinkan solusi sementara dan mendesak para legislator untuk memperluas larangan dalam legislasi struktur pasar yang akan datang. Mereka menginginkan aturan yang lebih luas yang mencakup semua bentuk hasil terkait stablecoin. 

Beberapa senator nampaknya terbuka terhadap pendekatan ini, memberi isu ini bobot yang signifikan dalam negosiasi. Setiap perluasan akan mempengaruhi bagaimana stablecoin bersaing dengan simpanan bank tradisional, yang tetap menjadi perhatian utama lobi perbankan.

Sementara itu, para legislator masih terpecah tentang bagaimana kerangka yang lebih luas harus menangani potensi konflik kepentingan.

Kekhawatiran terhadap Pengaruh Politik Semakin Menguat

Keterlibatan Presiden AS Donald Trump dan anggota keluarganya dalam proyek terkait kripto telah memicu pengawasan baru terhadap potensi masalah etika.

Beberapa legislator, seperti Senator Elizabeth Warren, berpendapat bahwa bahasa konflik kepentingan baru diperlukan untuk memastikan bahwa tokoh politik dan kerabat mereka dilarang terlibat dalam aktivitas yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh mereka atas kebijakan aset digital.

Tindakan semacam itu akan membantu melindungi undang-undang dari persepsi campur tangan politik.

Namun, bahasa yang diusulkan tidak muncul dalam CLARITY Act yang telah disahkan di House, serta tidak dimasukkan dalam draft Senat sebelumnya. Ketiadaannya menjadi titik perdebatan, dan ketidaksepakatan tersebut turut menambah keraguan yang berlangsung.

Di sisi lain, pertanyaan tetap mengenai bagaimana RUU tersebut harus menangani decentralized finance (DeFi).

Pengawasan DeFi Tetap Belum Teratasi

RUU struktur pasar dirancang untuk perantara terpusat, termasuk exchange, broker, dan platform kustodian. Namun, kenaikan pesat DeFi memperkenalkan pertanyaan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Senat.

First Ken Griffin screwed over Constitution DAO

Now he's coming for DeFi, asking the SEC to treat software developers of decentralized protocols like centralized intermediaries

Bet Citadel has been lobbying behind closed doors on this for years

Okay thats all pretty bad, but… pic.twitter.com/ExoNhbhadu

— Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams) December 4, 2025

Draft saat ini sebagian besar fokus pada aktivitas kustodian. Namun, beberapa lembaga keuangan tradisional mengadvokasi definisi yang lebih luas yang akan mengklasifikasikan pengembang, validator, dan aktor non-kustodian lainnya sebagai perantara yang diatur.

Pendekatan semacam itu akan secara signifikan memperluas pengawasan federal dan mengubah lingkungan hukum untuk pengembangan open-source.

Sampai para legislator mendefinisikan batasan tersebut, RUU tersebut kecil kemungkinannya untuk maju. Pertanyaan mengenai DeFi tetap menjadi salah satu faktor kunci yang membentuk kapan RUU struktur pasar akhirnya dapat maju pada 2026.

Sebuah gugatan terhadap Binance menguji sejauh mana platform kripto dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian di dunia nyata. Diajukan oleh keluarga korban serangan terhadap Israel pada Oktober 2023, ini muncul di tengah reaksi balik atas pengampunan presiden terhadap pendiri Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini.

Lebih dari sekadar sakit kepala hukum baru, gugatan ini sedang dipantau sebagai potensi cetak biru untuk pergeseran dari denda regulasi menjadi tanggung jawab pribadi berisiko tinggi yang terkait dengan pendanaan terorisme.

Klaim Pendanaan Teror Hantam Binance

Kasus ini, diajukan oleh lebih dari 70 keluarga di pengadilan federal AS pekan lalu, menuduh Binance dengan sengaja memfasilitasi transaksi untuk Hamas, Hezbollah, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, dan kelompok-kelompok teroris lainnya yang ditetapkan AS.

Para penggugat, sebagian besar kerabat dari mereka yang tewas atau terluka dalam serangan 7 Oktober, berargumen bahwa Binance bukan hanya dieksploitasi. Mereka mengatakan platform ini secara struktural memungkinkan pendanaan teroris dalam skala besar.

“Selama bertahun-tahun, Para Tergugat dengan sengaja, sadar, dan sistematis membantu Hamas… serta kelompok teroris lainnya untuk mentransfer dan menyembunyikan setara dengan ratusan juta Dolar AS melalui platform Binance untuk mendukung aktivitas teroris mereka. Bantuan ini secara langsung dan material berkontribusi pada Serangan 7 Oktober dan serangan teroris berikutnya,” ucap keluhan tersebut.

Penyelidikan pemerintah sebelumnya fokus pada kegagalan anti-pencucian uang Binance. Namun, gugatan ini mengubah narasi, menegaskan bahwa kepemimpinan CZ terhadap platform secara sistematis berkontribusi pada kekerasan di dunia nyata. 

Gugatan ini juga muncul pada saat yang penting bagi perusahaan.

Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump memberikan pengampunan kepada pendiri Binance, CZ setelah Binance berpartisipasi dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar yang terkait dengan usaha kripto yang terhubung dengan keluarga Trump. 

Langkah ini membersihkan catatan kriminal CZ dan dapat memungkinkannya untuk mengambil peran yang lebih langsung di perusahaan.

Just posted: the pardon that Trump issued to @cz_binance on Tuesday.

It wipes away CZ's conviction for failing to maintain an effective anti-money laundering program, which prosecutors said allowed Hamas, Al Qaeda & ISIS to move money using @binance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) October 25, 2025

Kasus ini juga muncul dua tahun setelah penyelesaian Binance tahun 2023 dengan otoritas AS, yang mencakup penalti sebesar US$4,3 miliar. Perusahaan mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan hukum sanksi AS. CZ mengaku bersalah, mundur dari posisi CEO, dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan.

Walau pengampunan CZ mengisyaratkan bahwa Binance sudah aman, gugatan ini menunjukkan bahwa baik dia maupun perusahaan tidak terlindung dari tanggung jawab sipil.

Meski Ringan di Kriminal, Klaim Sipil Meningkat

Gugatan dari keluarga-keluarga ini dibangun berdasarkan fakta yang sudah ditegakkan oleh penegakan hukum kriminal AS, memberikan penggugat dasar hukum yang kuat.

Karena Binance telah mengakui pelanggaran meluas terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan hukum sanksi AS, beban pembuktian lebih rendah. Keluarga-keluarga berpendapat bahwa Binance menerapkan kelemahan ini dalam operasi intinya, bukan dalam kegagalan kepatuhan yang terisolasi.

Alih-alih bergantung pada tuduhan umum, keluhan ini dilaporkan menyebut wallet-wallet spesifik, perantara pencucian uang, dan aliran transaksi yang terkait dengan kelompok teroris yang ditetapkan.

Dalam strukturnya, kasus ini mirip dengan cara jaksa federal menyusun dakwaan kriminal yang kompleks. Perbedaannya adalah bahwa kerangka bukti yang sama kini digunakan oleh para penggugat swasta berdasarkan undang-undang anti-terorisme AS.

Undang-undang ini memungkinkan korban terorisme menuntut ganti rugi sipil terhadap entitas yang dituduh memberikan dukungan material, bahkan secara tidak langsung. Jalur hukum ini mengubah pelanggaran regulasi masa lalu Binance menjadi dasar dari kasus tanggung jawab sipil yang berpotensi besar.

Selama bertahun-tahun, penegakan kripto mengikuti siklus: regulator menyelidiki, perusahaan membayar denda, eksekutif mengundurkan diri, dan pasar bergerak. Litigasi sipil yang langsung terkait dengan pendanaan terorisme memutuskan ritme itu.

Berbeda dari penyelesaian regulasi, yang membatasi eksposur finansial dan menutup bab hukum, kasus sipil terkait teror dapat melibatkan kerugian yang berlipat ganda dan risiko yang berlangsung bertahun-tahun.

Kelas Penegakan Baru?

Bagi industri kripto, implikasinya melampaui satu exchange atau satu ruang sidang. Jika kasus ini bertahan dari pemecatan awal dan berlanjut ke penemuan, ini dapat memicu pengawasan baru tentang bagaimana platform terpusat memonitor, menandai, dan membekukan aktivitas berisiko tinggi.

Lebih signifikan lagi, kemenangan bagi keluarga dapat menetapkan bahwa penggugat swasta—bukan hanya regulator—kini menjadi salah satu ancaman finansial paling serius bagi bisnis kripto.

Dalam skenario itu, kegagalan kepatuhan tidak lagi menghasilkan denda saja. Mereka akan menjadi tanggung jawab jangka panjang yang mengikuti platform selama bertahun-tahun.

Regulator negara bagian Washington memerintahkan CoinMe untuk menghentikan semua aktivitas transfer uang setelah menuduh operator ATM kripto ini memperlakukan lebih dari US$8 juta dana pelanggan sebagai pendapatan mereka sendiri.

Departemen Lembaga Keuangan (DFI) mengeluarkan perintah darurat untuk menghentikan dan menghentikan sementara aksi pada 1 Desember, dengan alasan praktik yang “tidak aman dan tidak sehat.”

Regulator Menandai Penyalahgunaan Uang Pelanggan

DFI mengatakan CoinMe gagal untuk menjaga uang yang dibayarkan konsumen untuk voucher kripto. Alih-alih, perusahaan ini diduga menghitung saldo voucher yang belum diklaim atau sudah kedaluwarsa sebagai pendapatan.

Berdasarkan dokumen, pelanggan membeli voucher di kios CoinMe namun tidak pernah menebusnya. Hukum Washington mengharuskan perusahaan untuk menyimpan dana tersebut sebagai properti konsumen atau menyerahkannya sebagai aset yang tidak diklaim.

Namun, DFI mengatakan CoinMe memperlakukan saldo tersebut sebagai pendapatan perusahaan. Regulator menilai ini merugikan konsumen dan mendistorsi kondisi keuangan perusahaan.

Karena temuan ini, DFI memerintahkan CoinMe untuk menghentikan semua operasi terkait transfer uang dan kios di negara bagian tersebut. Perusahaan ini tidak boleh menerima dana baru dari konsumen Washington di bawah perintah tersebut.

Pihak resmi juga mengatakan mereka akan mencari pengembalian dana untuk pelanggan yang terkena dampak. Agen tersebut memberi sinyal rencana untuk mencabut lisensi pemancar uang negara CoinMe.

Perintah penghentian dan pengunduran diri tersebut mencantumkan beberapa pelanggaran lain. Termasuk gagal mempertahankan kekayaan bersih yang diperlukan, menyimpan catatan yang tidak akurat, dan mengajukan dokumen yang salah.

DFI juga mencatat bahwa beberapa voucher CoinMe menampilkan nomor telepon dukungan yang sudah tidak berfungsi. Regulator mengatakan ini berkontribusi pada perlindungan konsumen yang buruk.

Pukulan Signifikan pada Jaringan ATM Cash-to-Crypto Utama

Tindakan ini menandai salah satu dari langkah penegakan negara paling serius terhadap operator ATM kripto di AS. CoinMe mengoperasikan salah satu jaringan konversi uang ke kripto terbesar di negara tersebut.

Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap pengonversi kripto yang menangani uang tunai fisik. Regulator mengharapkan perusahaan-perusahaan ini mengikuti standar yang sama seperti pemancar uang tradisional.

CoinMe dapat menentang perintah tersebut, namun regulator Washington nampaknya siap untuk meningkatkan kasus ini. Jika negara mencabut lisensi perusahaan, CoinMe akan kehilangan kemampuan untuk mengoperasikan layanan transfer uang apa pun di Washington.

Sementara itu, DFI mendesak pelanggan yang terpengaruh untuk mempersiapkan klaim untuk kemungkinan pengembalian dana. Prioritas agen tersebut, ujarnya, adalah melindungi konsumen yang bergantung pada perusahaan berlisensi untuk mengelola uang mereka dengan aman.

Anggaran terbaru di Inggris tidak mengubah aturan pajak kripto utama tapi memperketat lingkungan lebih luas untuk trader.

Sementara itu, HMRC menandakan pemikiran ulang besar-besaran tentang bagaimana pajaknya atas pinjaman DeFi dan penyediaan likuiditas.

Tidak Ada “Pajak Kripto” Baru, tapi Tekanan Masih Meningkat

Menteri Keuangan Rachel Reeves tidak memperkenalkan pajak spesifik kripto dalam Anggaran 2025. Tidak ada pajak baru untuk perdagangan, kepemilikan, atau penggunaan aset digital.

Namun, Anggaran memperpanjang pembekuan ambang batas pajak penghasilan selama tiga tahun lagi. Seiring naiknya upah, lebih banyak wajib pajak yang masuk ke kelompok lebih tinggi, termasuk trader kripto aktif.

Summary of the key highlights from the UK budget 👇

-The UK is fck’d and has no money

-Labour have zero idea how to fix this and instead have focused on killing productivity and raising unemployment

-As the deficit widens, it will just be monetised

-GBP will be the escape…

— LondonCryptoClub (@LDNCryptoClub) November 26, 2025

Tunjangan pajak keuntungan modal (CGT) tetap sangat rendah dibandingkan dengan tingkat sejarah. Itu berarti lebih banyak pelepasan kripto memicu keuntungan yang harus dilaporkan, bahkan untuk portofolio ritel sederhana.

Saat yang sama, Inggris terus maju dengan pembagian data global di bawah standar pelaporan baru.

Exchange dan platform akan memasok informasi pelanggan lebih rinci kepada HMRC mulai 2026.

No tax changes for crypto earnings announced in the UK budget. Seems like regulation there is likely to get stricter, but for now 🇬🇧 looks like a slightly more favorable jurisdiction for crypto than some other European countries (eg Spain & France)

— Butian | Bless (@blessbutian) November 26, 2025

HMRC Mundur dari Sikap Kerasnya terhadap DeFi

Bersamaan dengan Anggaran, HMRC menerbitkan hasil konsultasi tentang pinjaman DeFi dan staking. Itu menanggapi kritik keras terhadap panduan tahun 2022 tentang pinjaman dan bursa likuiditasnya.

Pemangku kepentingan mengatakan kepada HMRC bahwa aturan saat ini menciptakan beban administratif yang tidak proporsional. Mereka memperingatkan bahwa memperlakukan setiap langkah DeFi sebagai pelepasan tidak berkaitan dengan realitas ekonomi.

Menanggapi, HMRC telah membatalkan ide sebelumnya untuk menyalin aturan repo dan pinjaman saham. Sekarang lebih menyukai kerangka kerja berdasarkan “no gain, no loss” (NGNL) untuk banyak arus DeFi.

HMRC has published its consultation outcome in the UK regarding the taxation of DeFi activities related to lending and staking.

A particularly interesting conclusion is that when users deposit assets into Aave, the deposit itself is not treated as a disposal for capital gains…

— Stani.eth (@StaniKulechov) November 27, 2025

Pentingnya, departemen itu menerima bahwa pembuat pasar otomatis mewakili bagian besar dari aktivitas. Ini menandakan bahwa aturan baru mana pun harus secara eksplisit mencakup kolam likuiditas multi-token gaya Uniswap.

Aturan NGNL yang Diusulkan untuk Pinjaman DeFi dan Likuiditas Pool

HMRC sekarang menguraikan pendekatan NGNL potensial untuk tiga area. Ini adalah pengaturan token tunggal, peminjaman kripto, dan pembuat pasar otomatis.

Untuk pinjaman token tunggal, masuk dan keluar dari platform bisa menjadi NGNL untuk CGT. Keuntungan atau kerugian nyata baru akan terjadi saat pengguna akhirnya menjual token tersebut.

Untuk peminjaman, mengajukan jaminan dan mengeluarkan token akan diabaikan untuk CGT. Menjual token yang dipinjam dan kemudian membelinya kembali untuk membayar akan mengkristalisasi keuntungan atau kerugian tersebut.

Untuk AMM, HMRC mengusulkan perlakuan NGNL saat pengguna menyetor token untuk posisi LP. Pajak kemudian akan fokus pada perbedaan jumlah token yang diterima saat mereka keluar.

Jika pengguna menerima lebih banyak token daripada yang awalnya mereka setorkan, kelebihannya dihitung sebagai keuntungan. Namun jika mereka menerima lebih sedikit, kekurangan tersebut dianggap sebagai kerugian terhadap basis pajak mereka.

HMRC menekankan bahwa ini masih merupakan “pendekatan potensial,” bukan hukum yang diundangkan. Mereka akan melanjutkan konsultasi sebelum memutuskan apakah akan membuat undang-undang.

How is the UK approaching crypto regulation to become a global leader? 🇬🇧

In one minute, Matt Osborne, Policy Director for the UK & Europe at Ripple, explains the plan: adopt proportionate, growth-friendly rules and allow overseas stablecoins, such as $RLUSD, to be used locally.… pic.twitter.com/lsFC1SgsRA

— Ripple (@Ripple) November 26, 2025

DeFi Rewards: Tidak Ada Aturan “Semua Pendapatan” Baru – Untuk Saat Ini

Salah satu ide paling kontroversial adalah memperlakukan semua hadiah DeFi sebagai penghasilan. Para responden memperingatkan bahwa ini akan mengabaikan perbedaan antara modal dan pendapatan dan menciptakan beban pajak kering.

HMRC sekarang mengatakan bahwa mereka tidak secara aktif mengejar aturan penilaian “semua pendapatan.” Hadiah akan terus mengikuti prinsip yang ada untuk saat ini.

Apa Artinya Ini bagi Trader Kripto UK

Untuk trader spot pada centralized exchange, Anggaran tidak membawa perubahan struktural langsung. CGT masih berlaku pada setiap pelepasan, dan pajak penghasilan berlaku ketika jumlah perdagangan mencapai tahap perniagaan.

Namun, kombinasi dari ambang batas yang dibekukan dan tunjangan CGT yang rendah meningkatkan tekanan pajak yang efektif.

Trader yang lebih aktif akan melampaui ambang pelaporan dan menghadapi tarif marjinal yang lebih tinggi pada keuntungan. HMRC mengharapkan lebih banyak pengguna untuk menggunakan perangkat lunak pelacakan portofolio untuk mendukung pengajuan mereka.

Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) hari ini mengumumkan dua langkah penting untuk memajukan sektor kripto di negara tersebut.

Regulator keuangan ini mendukung uji coba stablecoin bersama bank-bank terkemuka. Sementara itu, pengajuan peraturan yang lebih ketat untuk layanan pinjaman kripto dan penawaran awal exchange sedang diperkenalkan.

Bank-Bank Besar Jepang Bersatu untuk Uji Coba Stablecoin

Pada 7 November, FSA memperkenalkan Payment Innovation Project (PIP) sebagai bagian dari FinTech Experimental Hub. Inisiatif ini mengumpulkan beberapa lembaga keuangan terkemuka di Jepang untuk bersama-sama menguji penerbitan stablecoin dalam lingkungan yang diatur.

Peserta uji coba ini termasuk Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Bank, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan Progmat.

“Mempertimbangkan kemajuan domestik dan internasional dalam menjelajahi sistem pembayaran canggih menggunakan teknologi blockchain, FSA meluncurkan ‘Payment Innovation Project’ (PIP) — sebuah sub-inisiatif dalam FinTech Proof-of-Concept Hub yang mengkhususkan diri di sektor pembayaran — pada 7 November 2025,” tulis regulator itu.

Menurut FSA, eksperimen ini akan memeriksa apakah beberapa grup perbankan dapat secara legal dan efisien menerbitkan instrumen pembayaran elektronik menggunakan teknologi blockchain. Uji coba ini bertujuan untuk memverifikasi prosedur kepatuhan, kesiapan operasional, dan kesesuaian regulasi.

“Setelah penyelesaian PoC, FSA berencana untuk mempublikasikan hasil dan kesimpulan eksperimen di situs resminya. Ini akan mencakup temuan kunci terkait kepatuhan dan respons pengawasan, serta isu praktis dalam interpretasi hukum yang mungkin timbul ketika memberikan layanan kepada masyarakat umum,” tambah pemberitahuan tersebut.

Perkembangan ini menyusul peluncuran 27 Oktober stablecoin yen-regulasi pertama Jepang oleh JPYC Inc. Token JPYC ini beroperasi di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran.

Jepang Ingin Memperketat Pengawasan Peminjaman Aset Kripto dan IEO

Pada saat yang sama, FSA mengadakan pertemuan untuk mendukung pengawasan yang lebih ketat dan menutup celah regulasi. Menurut laporan media lokal, usulan ini mencakup membawa layanan pinjaman kripto dalam cakupan Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa.

Operator akan diwajibkan untuk membangun kerangka manajemen risiko untuk peminjaman ulang dan staking, memastikan keamanan penyimpanan aset, memberikan keterbukaan risiko yang jelas kepada pelanggan, dan mematuhi peraturan iklan.

Langkah ini menargetkan perusahaan yang menawarkan produk dengan hasil tinggi—sering menjanjikan pengembalian sekitar 10% per tahun—dengan periode penguncian yang panjang, di mana pengguna menanggung risiko kredit dan fluktuasi harga tanpa perlindungan seperti pemisahan aset atau penyimpanan dingin. Transaksi institusional akan tetap dikecualikan.

Regulator juga mendiskusikan pengenalan batas investasi untuk penawaran awal exchange. Ini bisa mencegah penggalangan dana yang berlebihan bagi penerbit IEO tanpa audit keuangan.

Dua pengumuman pada 7 November ini menunjukkan strategi Jepang di arena aset digital.Langkah-langkah ini mendukung inovasi blockchain sambil memperkuat perlindungan investor.

Bank Sentral Irlandia (CBI) telah mendenda Coinbase Europe Limited sebesar €21,46 juta karena kegagalan besar dalam pemantauan anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CTF).

Denda ini menandai tindakan penegakan pertama terhadap perusahaan kripto di Irlandia, memperlihatkan peningkatan pengawasan regulasi terhadap exchange aset digital.

Coinbase Dituduh Gagal Terhadap Anti-Pencucian Uang

CBI menemukan bahwa Coinbase gagal memantau lebih dari 30 juta transaksi senilai €176 miliar antara April 2021 dan Maret 2025. Kesalahan sistem ini mempengaruhi sekitar 31% dari semua transaksi selama periode tersebut.

Coinbase kemudian mengakui pelanggaran tersebut, menerima denda dan teguran sebagai bagian dari penyelesaian.

Menurut regulator, kelalaian ini menunda identifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang, penipuan, ransomware, perdagangan narkoba, dan eksploitasi anak.

Coinbase butuh hampir tiga tahun untuk meninjau transaksi yang tidak dimonitor, kemudian mengajukan 2.708 Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada otoritas Irlandia.

Kerusakan Kepatuhan Serius

Wakil Gubernur Colm Kincaid menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana kegagalan sistem dapat memberi peluang bagi penjahat untuk menghindari deteksi.

Ia menekankan bahwa “sifat lintas batas dan fitur anonimitas” kripto memerlukan pengawasan yang lebih ketat, bukan pengendalian yang lebih lemah.

Kesalahan konfigurasi sistem Coinbase—bukan upaya sengaja untuk melanggar hukum—menyebabkan masalah ini.

Namun, CBI menegaskan bahwa kegagalan operasional semacam ini memiliki bobot yang sama di bawah hukum AML. Regulator awalnya mengusulkan denda €30,66 juta, yang kemudian dikurangi sebesar 30% melalui proses “penyelesaian fakta yang tidak diperselisihkan” di Irlandia.

Penalti ini kini menunggu konfirmasi oleh Pengadilan Tinggi Irlandia sebelum diberlakukan.

Haruskah Pengguna Coinbase Cemas?

Bagi pengguna Coinbase sehari-hari, penegakan hukum ini tidak mempengaruhi saldo wallet, akses trading, atau dana yang disimpan di exchange. Masalah ini berpusat pada sistem pemantauan internal, bukan aset atau integritas transaksi pelanggan.

Namun, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang infrastruktur kepatuhan Coinbase saat berusaha mendapatkan legitimasi regulasi yang lebih besar.

Perusahaan saat ini sedang mengajukan US National Trust Charter untuk memperluas layanan penitipan dan institusi. Regulator kemungkinan akan meninjau apakah kelemahan serupa ada di yurisdiksi lainnya.

Tekanan Regulasi yang Meningkat

Denda ini datang di tengah periode transformasi bagi Coinbase.

Pada akhir Oktober, Coinbase mengakuisisi Echo, sebuah platform pembentukan modal on-chain, dalam kesepakatan senilai US$375 juta yang bertujuan memperluas penerbitan aset ter-tokenisasi.

Coinbase juga terus melobi otoritas AS dalam kebijakan stablecoin di bawah GENIUS Act yang baru saja disahkan.

Namun, penegakan hukum ini menunjukkan bagaimana pengawasan semakin ketat seiring kripto semakin mendekati keuangan tradisional.

Regulator Eropa menerapkan standar AML setingkat bank kepada penyedia layanan aset virtual (VASPs) seiring aturan Pasar Aset Kripto (MiCA) berlaku tahun ini.

Empat belas bank terkemuka di Eropa mendorong balik rencana Bank Sentral Eropa untuk euro digital. Mereka berpendapat proyek ini dapat melemahkan sistem pembayaran swasta menjelang diskusi parlemen penting di Brussel minggu ini. 

Para legislator kini menyerukan pengurangan inisiatif ini, berargumen bahwa proyek ini kurang memiliki manfaat yang jelas dan berisiko menggandakan inovasi yang dipimpin pasar. Sementara itu, kerangka regulasi kripto UE mungkin secara tidak sengaja menguntungkan penerbit AS.

Bank Revolt Tantang Rencana Euro Digital

Ambisi Bank Sentral Eropa untuk meluncurkan euro digital pada 2029 menghadapi perlawanan yang semakin besar di seluruh benua. 

Empat belas pemberi pinjaman besar — termasuk Deutsche Bank, BNP Paribas, dan ING — telah membentuk front bersatu menentang usulan tersebut. Mereka percaya euro digital akan menduplikasi upaya swasta yang ada untuk membangun jaringan pembayaran Eropa yang terintegrasi.

Alternatif mereka, Wero, sudah beroperasi di Belgia, Prancis, dan Jerman, serta bertujuan untuk berkembang di seluruh zona euro. Platform ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia non-Eropa seperti Visa, Mastercard, dan PayPal. 

Bank-bank di balik Wero berargumen bahwa mata uang digital ritel yang diusulkan ECB berisiko mengganggu kemajuan ini daripada mendukungnya.

Perlawanan yang semakin besar dari sektor perbankan kini telah mencapai pengambil kebijakan, yang mempertanyakan apakah proyek ini harus dilanjutkan dalam bentuknya saat ini.

Legislator Dorong Versi yang Dikurangi

ECB tetap melanjutkan rencana pilot 2027, meski peluncuran penuh masih membutuhkan persetujuan politik. Berdasarkan hukum yang ada, bank sentral tidak dapat mengeluarkan uang digital tanpa izin dari Parlemen Eropa dan pemerintahan nasional.

Para legislator semakin khawatir bahwa versi online dari euro digital dapat bersaing dengan sistem pembayaran swasta, bukannya melengkapinya.

Today, the European Parliament meets to discuss the digital euro. But it does so amid increasingly vocal opposition.

Fourteen European banks, including Deutsche Bank, BNP Paribas, ING and others, are warning that the digital euro will undermine private sector payment systems –…

— Noelle Acheson (@NoelleInMadrid) November 5, 2025

Oleh karena itu, dukungan meningkat untuk model offline yang hanya sebagai bentuk digital dari uang tunai. Ini akan memungkinkan pembayaran tanpa akses internet dan menghindari tumpang tindih dengan jaringan komersial yang sudah beroperasi di seluruh Eropa.

Sementara euro digital menghadapi perlawanan di dalam negeri, agenda regulasi yang lebih luas di Eropa mungkin juga memperkuat pesaingnya di luar negeri.

Aturan Kripto Memberi Keuntungan kepada AS

Kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) UE, yang diperkenalkan untuk memperkuat pengawasan dan melindungi konsumen, menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi penerbit Eropa. 

MiCA memberikan hak penebusan tanpa biaya pada nilai par bagi holder UE, bahkan selama volatilitas pasar. Sebaliknya, aturan AS mengizinkan penerbit stablecoin untuk menetapkan biaya penebusan dan menyusun kebijakan cadangan yang dapat memprioritaskan holder domestik.

The EU's stablecoin own rules created a backdoor for US financial dominance.

The "multi-issuer loophole":

– EU entities must redeem stablecoins at par, no fees

– US entities can charge redemption fees

– In a crisis, everyone redeems through the EU

– US reserves get… pic.twitter.com/t3B2XDuPzU

— James | Ethereum Foundation ⟠ | Snapcrackle.eth (@james_gaps) November 5, 2025

Panorama ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang membuat perusahaan Eropa berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

Selama periode tekanan keuangan, penerbit UE bisa menghadapi tekanan penebusan yang meningkat dari investor global, sementara perusahaan Amerika tetap terlindungi. Otoritas UE, termasuk Lembaga Risiko Sistemik Eropa, telah memperingatkan bahwa struktur multi-penerbit seperti ini dapat mengalirkan penebusan ke UE dan meningkatkan risiko sistemik.

Para analis mengatakan waktunya tidak bisa lebih buruk lagi. 

Stablecoin yang didukung Dollar tumbuh secara eksponensial, menjadi sumber penting likuiditas digital global. Seiring pertumbuhannya, mereka memperluas dominasi Dollar ke area finansial online baru, memberikan keuntungan strategis bagi AS. 

Kerangka kerja Eropa, yang dimaksudkan untuk memperkuat otonomi keuangan, malah memperdalam ketergantungan pada sistem moneter asing. Bersama ketidakpastian terkait euro digital, ini mengungkap kelemahan yang lebih luas dalam strategi keuangan Eropa. 

Kedua inisiatif ini menunjukkan bagaimana regulasi dapat melampaui tujuannya, memperlambat inovasi sambil meningkatkan ketergantungan pada infrastruktur eksternal. 

Usulan pajak “kekayaan tidak produktif” di Prancis telah menarik perhatian investor kripto, namun sebagian besar tidak akan terkena dampaknya. Dengan menaikkan ambang batas kena pajak menjadi €2 juta, kebijakan ini menargetkan para miliuner. Pemegang kripto sehari-hari akan tetap aman dari jangkauan kebijakan ini.

Dampak sebenarnya bukanlah pada beban pajak baru, tetapi pada bagaimana Prancis mendefinisikan ulang kekayaan digital dalam kebijakan fiskal yang lebih luas.

Aset Kripto Ditambahkan ke Daftar “Unproductive Wealth”

Prancis telah mengusulkan rencana untuk memasukkan mata uang kripto dalam pajak kekayaannya yang telah diperbarui, setelah anggota dewan menyetujui amandemen yang mengklasifikasikan aset digital sebagai “kekayaan tidak produktif.”

Diusulkan oleh deputi sentris Jean-Paul Mattei, kebijakan ini disahkan oleh Majelis Nasional dengan 163 suara mendukung dan 150 menentang selama debat rancangan anggaran 2026. Ini akan menggantikan pajak kekayaan real estat saat ini dengan versi yang lebih luas yang menargetkan aset yang dianggap ekonomis tidak aktif.

France is changing how it taxes wealth by including large cryptocurrency holdings under a new rule targeting what it calls “unproductive wealth.”

A new law passed by the French government now applies a 1% tax to net assets over €2 million, and this includes digital assets like…

— unusual_whales (@unusual_whales) November 4, 2025

Selain kripto, reformasi ini memperluas basis pajak untuk mencakup barang-barang mewah seperti kapal pesiar, jet pribadi, perhiasan, dan seni. Ini meningkatkan ambang batas kena pajak dari €1,3 juta menjadi €2 juta dan memperkenalkan tarif tetap 1% pada aset bersih yang melebihi jumlah tersebut.

Pendukung berpendapat bahwa tujuannya adalah untuk menyalurkan kekayaan ke dalam investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi para investor kripto, ini menimbulkan pertanyaan segera: Apakah memegang Bitcoin atau Ethereum membuat seseorang harus membayar pajak? Jawaban untuk sebagian besar adalah tidak.

Batas Lebih Tinggi Mempersempit Dampak Pajak

Seperti yang dilaporkan BeInCrypto Prancis minggu ini, pajak ini dirancang untuk mempengaruhi hanya rumah tangga terkaya. Langkah ini sebagian besar akan meninggalkan investor biasa dan sebagian besar trader kripto tidak terkena dampak.

Dengan ambang batas yang kemungkinan naik menjadi €2 juta, bahkan semakin sedikit orang yang akan masuk dalam jangkauannya. Seorang holder dengan €100.000 dalam bentuk Bitcoin tidak akan mendekati jumlah yang harus dibayar. Hanya mereka yang memiliki kekayaan yang terpusat pada aset pasif, seperti emas, seni, atau mata uang kripto, yang mungkin terpengaruh.

Namun, inklusi aset digital telah mengganggu sebagian industri kripto di Prancis. Banyak pihak di sektor ini melihat langkah ini sebagai tanda bahwa inovasi disalahartikan sebagai ketidakaktifan.

Industri Khawatir Kemunduran Inovasi

Prancis telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk membangun dirinya sebagai pusat Web3 terkemuka di Eropa, menarik pemain besar seperti Binance dan Ledger.

Namun, usulan baru ini telah memicu kritik dari komunitas kripto, yang berpendapat bahwa ini merusak kontribusi industri terhadap inovasi dan pertumbuhan.

Government are trying hard to invent ways to tax crypto..

The most ridiculous could be France

They want to implement an "Unproductive Wealth Tax" for crypto holdings and some types of properties.

If it's really unproductive, why tax it? it's like taxing someone because they… pic.twitter.com/vxNppta6XG

— Hunter (@Hunter_Triumph) November 3, 2025

Beberapa khawatir hal ini dapat mengirimkan pesan yang salah, menghambat investasi jangka panjang pada saat negara-negara seperti Portugal dan Dubai menawarkan lingkungan pajak yang jauh lebih ramah.

Meski demikian, pemerintah memperkirakan reformasi ini bisa menghasilkan pendapatan €1–3 miliar per tahun, meskipun angka tersebut masih belum pasti.

Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tinjauan. Ini harus disetujui oleh Senat dan dimasukkan ke dalam anggaran nasional 2026 sebelum menjadi undang-undang, kemungkinan secepat Januari.